Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018 telah melebihi ekspektasi.
"Seluruh produk BPN tahun lalu bisa kita capai 9,3 juta ribu. Alhamdulillah, teman-teman BPN bisa kerja cepat sekali karena didorong ya," ujar Sofyan saat ditemui di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019.
Sofyan mengungkapkan capaian tersebut tak terlepas dari berbagai kendala, khususnya mengenai regulasi pembayaran pajak. Kata dia, banyak masyarakat ingin mengurus sertifikasi tanah tetapi terhambat biaya untuk membayar pajak.
"Jadi kita bikin aturan pajak terutang, tempel di sertifikat. Kalau nanti dia jual, baru ada uang, baru bayar pajak," imbuh dia.
Adapun target sertifikasi tanah tahun ini ditingkatkan menjadi sembilan juta atau lebih tinggi dari target tahun lalu yang sebanyak tujuh juta sertifikat.
Sofyan berharap seluruh tanah milik masyarakat Indonesia sudah terdaftar pada 2025. Hal ini untuk menghindari terjadinya sengketa tanah hingga mafia tanah.
Apalagi program sertifikasi tanah yang digagas Presiden Jokowi sudah tertinggal jauh dari negara Australia, Jepang, Korea, dan Taiwan.
"Seluruh tanah mereka sudah terdaftar lebih dari 100 tahun lalu. Di Taiwan pada tahun 40-an, habis perang. Di Australia apalagi, negara maju apalagi. Kalau semua tanah sudah terdaftar, jadi tidak ada lagi mafia tanah, tidak ada lagi sengketa, semua ada kepastian hukum," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
