Sri Mulyani Hibahkan Laptop Bekas Pertemuan IMF-WB

Eko Nordiansyah 25 Oktober 2018 12:49 WIB
IMF-World Bank
Sri Mulyani Hibahkan Laptop Bekas Pertemuan IMF-WB
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: Medcom.id/Eko Nordiansyah)
Denpasar: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghibahkan 500 unit laptop dan 300 unit printer bekas Pertemuan Tahunan IFM-World Bank. Hal ini sesuai amanat Presiden Joko Widodo agar penyelenggaraan Pertemuan Tahunan tersebut memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia.

Hibah diberikan kepada kepada Pemerintah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kabupaten Banyuwangi, yang penyerahannya dilakukan secara simbolis oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kepada Gubernur Bali, Bupati Bayuwangi, dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTB di Gedung Keuangan Negara I Denpasar, Bali.

"Saya berharap, barang-barang tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kelancaran proses belajar mengajar di tiga daerah tersebut, karena pendidikan adalah bagian dari upaya Indonesia meningkatkan daya saing bangsa dan mewujudkan Indonesia sejahtera secara inklusif," kata Sri Mulyani dalam keterangannya, Kamis, 25 Oktober 2018.

Secara rinci, sebanyak 200 unit laptop dan 125 unit printer dihibahkan kepada instansi pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, 200 unit laptop dan 125 unit printer dihibahkan kepada instansi pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, serta 100 unit laptop dan 50 unit printer dihibahkan kepada instansi pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

"Laptop dan printer tersebut adalah barang yang baru digunakan selama satu bulan dalam penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018 oleh para staf IMF/WB, Panitia Nasional maupun delegasi," jelas dia.

Penyerahan hibah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Pusat bagi pengembangan dunia pendidikan di daerah sekitar pelaksanaan Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018. Menurut Menkeu, keputusan ini sudah mempertimbangkan Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun proses administrasi hibah telah dilaksanakan dengan berpedoman dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

"Memanfaatkan momentum Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018, Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyalurkan hibah kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan, khususnya dalam rangka pemulihan pendidikan pascabencana atau peningkatan kapasitas sekolah-sekolah di daerah terpencil," pungkasnya.



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id