Padahal, kata Ani, sapaan akrabnya, negara yang makin maju, tercermin dari bagaimana negara tersebut mengelola asetnya untuk bisa mensejahterakan rakyat. Jika negara yang belum maju, maka masih banyak aset yang bersifat idle.
"Di negara maju, aset menciptakan nilai ekonomi yang makin tinggi. Namun, secara singkat aset itu harus bekerja. aset itu tidak hanya masuk neraca negara tapi tidur," kata Ani dalam pencanangan revaluasi aset di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa 29 Agustus 2017.
Oleh karena itu, untuk mendeteksi aset yang dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, serta mendata ulang jumlah aset, dirinya menugaskan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk melakukan revaluasi aset.
Ani mengatakan, revaluasi aset pertama kali dicanangkan pada tahun 2007 sampai 2010 yang mana pada tahun 2007 aset negara baru sebesar Rp229 triliun sementara 2010 sebesar Rp1.244 triliun.
Tentunya, posisi dari aset dalam neraca keuangan jika dihitung ulang akan jauh berbeda nilainya dibanding pada saat awal menghitung. Misalnya, saja kantor BPPT di Jalan MH Thamrin yang merupakan Jalan Protokol, yang harga tanahnya naik tinggi dibandingkan dengan 10 tahun lalu.
"Makanya perlu diupdate untuk memberikan agar reliable dari sisi asetnya dari dari sisis liability utangnya," ujat dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan revaluasi bersifat kontinyu, artinya bisa dilakukan lima tahun sekali, sepuluh tahun sekali. Dilihat dari berbagai negara, hal ini bisa membuat nilainya bisa lebih akurat dan kredibel. Lebih jauh, Ani menambahkan, pihaknya tidak membuat proyeksi atas target yang harus dicapai dalam revaluasi aset tersebut.
"Kita enggak akan berspekulasi berapa nilainya. Nanti kita akan ketahui pada 2018, jadi tidak ada proyeksi hari ini dan tidak ada target harus berapa karena yang paling penting adalah kredibilitas dan metodenya," jelas Ani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
