"Pembangunan infrastruktur tak bisa ditunda-tunda lagi karena begitu kita undur, kita tunda pembiayaan untuk itu akan semakin besar. Dan kita ingin ini juga mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi kita," kata Presiden dalam pengantar rapat terbatas membahas Infrastruktur di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 11 April 2017.
Jokowi meminta menteri terkait melaporkan pembiayaan infrastruktur yang kini tengah berjalan, baik yang bersumber dari APBN maupun dari nonanggaran pemerintah seperti swasta murni, BUMN murni, pemerintah dan swasta (public private partnership), serta kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan jaminan nonanggaran pemerintah.
Menurutnya, pemerintah bisa menggunakan opsi PPP, KPBU, atau kerja sama BUMN dengan BUMD serta swasta. Ini dilakukan bila swasta tidak mau membiayai investasi di bidang infrastruktur.
Jika tidak ada yang mau mengambil peluang-peluang itu, kata dia, maka bisa diberikan penugasan ke BUMN. Dan pilihan terakhir baru ditempuh pembiayaan dari APBN atau APBD.
"Saya kira proses-proses di BUMN, sekuritisasi untuk mendapatkan anggaran yang fresh, uang yang fresh dari pasar, juga bisa kita lakukan. Sehingga, bisa mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk di luar Jawa," kata dia.
Eks gubernur DKI Jakarta itu juga meminta semua pembangunan infrastruktur bisa segera diselesaikan, khususnya mengenai pembiayaaan.
"Terutama untuk LRT (kereta ringan) Jabodetabek. Yang berkaitan dengan kereta cepat Jakarta-Bandung mungkin juga disinggung. Kita singgung sedikit Kereta Kencang Jakarta-Surabaya dan sejumlah jalan tol yang mungkin (dibangun)," kata Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
