Menteri Perindustrian, Saleh Husin, mengungkapkan, pada dasarnya industri jamu nasional terhambat karena beredarnya produk jamu ilegal di masyarakat. Pasalnya, jamu ilegal yang beredar tersebut mengandung bahan kimia yang dilarang, tidak memiliki izin edar, dan banyak yang tidak memiliki izin usaha industri.
"Keberadaan produk jamu ilegal tersebut meresahkan masyarakat. Hal ini karena kualitasnya tidak memenuhi standar kesehatan dan perbedaan harga dan kualitas akan menimbulkan kompetisi yang tidak sehat dengan jamu legal yang terjamin kualitasnya," ungkap Husin, saat ditemui di kantornya, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (16/1/2015).
Menurut dia, hal ini harus menjadi perhatian industri jamu Indonesia ke depannya, mengingat akhir 2015 industri-industri nasional akan bersaing dengan industri dari negara ASEAN lainnya melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Maka itu, harap dia, industri jamu nasional harus dapat meningkatkan daya saing agar tak tergerus industri negara ASEAN lainnya.
Caranya, ungkap dia, adalah dengan meningkatkan kreatifitas dalam pengembangan dan inovasi produk yang mengikuti perkembangan zaman. Walau pun, pembinaan terhadap industri jamu merupakan kerja sama lintas sektoral yang saling terintegrasi.
"Dalam pembinaannya, selain pemenuhan terhadap regulasi dari sisi kesehatan, juga perlu adanya fasilitas untuk menjamin kualitas dan standar produk," pungkas Saleh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
