Meski begitu dia menekankan hal tersebut tidak dapat terjadi dalam jangka waktu dekat ini. Sebab, regulasi di sektor industri makanan dan minuman cukup banyak, sehingga ada banyak prosedur yang harus dilalui untuk bisa melakukan ekspor.
Jadi tidak serta merta dapat menaikkan ekspor dalam waktu dekat. "Bila pemerintah menginginkan percepatan maka dari industri makanan minuman menginginkan adanya pemberian insentif kredit ekspor untuk mempercepat prosesnya," kata Adhi ditemui di kantor Kemenperin di Jakarta, Rabu (11/3/2015).
Menurut Adhi, setidaknya ada USD6 miliar industri mamin yang diekspor. "Kalau kita bisa diberikan kredit ekspor tentunya bisa mengurangi biaya bunga, jadi ini bisa langsung dinikmati," tukas Adhi.
Maka itu, kata dia, dibandingkan memberikan tax holiday atau tax allowance akan lebih efektif jika pemerintah memberikan kredit ekspor. Menurutnya tax holiday dan tax allowance itu sifatnya terbatas dan memiliki dampak jangka menengah sehingga baru dirasakan pada tahun depannya setelah dilakukan laporan pajak dan lainnya. Sedangkan insentif ekspor bersifat jangka pendek untuk mengkompensasi biaya-biaya yang muncul dalam ekspor.
"Yang menyebabkan bunga rupiah mahal disebabkan karena adanya risiko, sebab bila kreditnya dirupiahkan akan ada biaya country risk sehingga akan memunculkan risiko. Dalam kegiatan ekspor tentu mendapatkan pemasukan dalam USD dan bila kreditnya dalam USD juga maka tentu tidak akan ada risiko," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
