Melihat hal tersebut, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (Ditjen SPK), Kementerian Perdagangan (Kemendag), akan terus menegakkan kebijakan perlindungan konsumen. Hal ini dilakukan agar hak konsumen di Indonesia dapat terlindungi dari produk-produk yang tak berkualitas.
Direktur Jenderal SPK, Widodo, mengatakan, untuk meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia, maka Kemendag bersama dengan YLKI, akademisi, dan pengusaha, membentuk Tim Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK). Tim IKK ini dibentuk untuk mengukur keberdayaan masyarakat dalam mengadukan keluhan produk yang tak berkualitas.
"Kita harus punya ukuran keberdayaan konsumen. Dengan adanya ukuran keberdayaan ini, harapannya adalah agar perlindungan konsumen di Indonesia dapat semakin tinggi," ujar Widodo saat jumpa pers di kantor Kementerian Perdagangan, Jalan MI Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2015).
Ia menjelaskan, meskipun pengaduan dari konsumen itu banyak, namun hal tersebut belum mencerminkan keberdayaan konsumen masyarakat Indonesia. Menurut dia, unsur keberdayaan konsumen didasarkan pada kesadaran konsumen, pemahaman konsumen, hak dan kewajiban konsumen serta interaksi pasar.
"Kita lakukan survey IKK ini di beberapa kota seperti Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Kita berharap, target IKK yang dihasilkan nantinya mencapai 37 persen dengan tingkat sedang. Tapi yang utama yang ingin dicapai adalah konsumen mendapat haknya dengan menjadi kritis," pungkas Widodo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
