Sejumlah menteri saat konferensi pers nota keuangan. (FOTO: MTVN/Husen Miftahudin)
Sejumlah menteri saat konferensi pers nota keuangan. (FOTO: MTVN/Husen Miftahudin)

Tekan Angka Kemiskinan & Pengangguran Bukan Perkara Mudah

Husen Miftahudin • 16 Agustus 2016 17:53
medcom.id, Jakarta: Pemerintah dalam RAPBN 2017 menargetkan angka kemiskinan sebesar 9,5 persen sampai 10,5 persen. Angka ini naik jika dibandingkan APBN 2016 dengan target kemiskinan di level sembilan persen hingga 10 persen.
 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menambahkan, untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun depan di level 5,3 persen hingga 5,6 persen. Angka ini juga meningkat dibanding APBN 2016 yang targetnya di angka 5,2 persen hingga 5,5 persen.
 
Menurut Bambang, upaya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran tidaklah mudah. Sebab, daya serap tenaga kerja masih tidak terlalu besar sehingga mendorong angka tingkat kemiskinan semakin melebar.

"Ini karena industri yang terakhir masuk bersifat padat modal dan peningkatan industri pengolahan serta pertumbuhan ekonomi tidak sebesar biasanya ketika komoditi booming," ujar Bambang dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2014, di kantor Ditjen Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (16/8/2016).
 
Maka itu, kata dia, pemerintah akan mendorong penciptaan lapangan kerja untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Caranya, yakni dengan menggenjot pembangunan infrastruktur di berbagai daerah sehingga bisa menciptakan lapangan kerja, baik dalam jangka pangjang maupun jangka pendek.
 
"Kemudian perbaikan kualitas tenaga kerja dengan peningkatan pendidikan kejuruan dan keahlian tenaga kerja, perbaikan iklim ketenagakerjaan, serta mendorong dana desa bisa tepat sasaran karena dana ini bisa untuk pembangunan infrastruktur di desa," tutur dia.
 
Sementara untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah tetap akan melanjutkan program perlindungan sosial yang komprehensif melalui perluasan cakupan pada Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta Bantuan Tunai Bersyarat.
 
"Pemerintah juga memberikan subsidi yang lebih tepat sasaran seperti sebsidi beras untuk keluarga sejahtera (rastra), pupuk, listrik untuk kelas 450 VA. Untuk mengurangi kemiskinan, kuncinya adalah menyalurkan bantuan yang efisien dan sesuai target," pungkas Bambang.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AHL)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan