Untuk Kementerian ATR, kata Sofyan, salah satu agenda besar yang sedang digalakkan yakni memberikan serifikat pada masyarakat yang memiliki tanah. Pasalnya, kata dia, baru sekitar 45 persen tanah di Indonesia yang bersertifikat.
Dia mengatakan, masih banyak rakyat yang memiliki tanah namun tidak memiliki kepastian hukum mengenai sertifikat. Menurut dia, jika dibiarkan tanpa percepatan, maka seluruh tanah untuk memiliki sertifikat butuh waktu 50 tahun lagi.
"Banyak sekali rakyat kita punya tanah tapi enggak punya kepastian hukum, kita akan percepat program melegalisasi aset, kita akan percepat dalam tempo 5-10 tahun mudah-mudahan seluruh publik setiap jengkal tanah akan punya sertifikat," kata Sofyan, ditemui sebelum acara sidang tahunan MPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/8/2016).
Dengan harapan, adanya sertifikat tanah akan memudahkan rakyat dalam meminjam Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sertifikat tersebut digunakan sebagai jaminan bagi rakyat untuk mendapatkan perlindungan bagi hak-halnya.
Dia memberi contoh Jakarta, Surabaya dan Batam sebagai pilot project dalam program sertifikasi ini. Seluruh tanah yang ada di daerah tersebut akan didaftarkan. Untuk Jakarta, ditargetkan pertengahan tahun depan semua tanah sudah terserifikasi.
"Gubernur sudah setuju mengilangkan BPHTB, karena selama ini dibebankan. Tanah aset sampai dengan Rp2 miliar akan dibebaskan BPHTB. Kalau daerah lainnya kita akan menempuh BPHTB terutang, misal rakyat punya tanah tapi enggakpunya uang untuk bayar BPHTB, enggak apa-apa kita berikan catatan terutang," jelas mantan Menko Perekonomian ini.
Lebih jauh selain sertifikasi tahan juga ada reformasi agraria. Sofyan mengatakan, Presiden Jokowi mengharapkan bagaimana caranya rakyat yang membutuhkan bisa mendapatkan tanah. Karena sekarang ia menilai, penguasaan tanah tidak adil. Banyak orang menguasai tanah begitu luas sampai dengan perusahaan, juta hektar tapi banyak juga masyarakat yang tidak punya tanah.
"Jadi program reformasi agraria kita lakukan dengan harapan kita berikan sedikit tanah kepada rakyat yang membutuhkan paling sedikit empat juta hektare," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
