"Secara agregat peran UMKM stabil tapi signifikan. Ini yang tidak boleh kita pandang sebelah mata," kata Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Senin (9/5/2016).
Bahlil meminta agar pemda tidak memandang sebelah mata investasi di sektor UMKM karena data menunjukkan bahwa kontribusi UMKM atas investasi nasional sekitar 50 persen per tahun. UMKM, lanjutnya, bahkan mampu menyerap angkatan kerja sebesar 97 persen dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata di atas 50 persen per tahun.
"Karpet merah itu tidak hanya untuk usaha-usaha skala besar saja. Ada banyak peluang menarik investasi di UMKM," kata Ketum Hipmi.
Sebelumnya, pemerintah daerah didorong untuk memperbanyak berbagai program fasilitas pemasaran UMKM untuk pengembangan dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
"Pemerintah daerah harus memfasilitasi sektor pemasaran UKM dengan membuat pameran, workshop, dan membuat promosi kerajinan rakyat daerah," kata Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.
Menurut dia, masalah pemasaran, disamping persoalan modal, merupakan masalah-masalah klasik yang kerap ditemui sentra-sentra kerajinan rakyat. Permasalahan tersebut, lanjutnya, merupakan hal yang harus menjadi perhatian kepala daerah dan anggota dewan baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Pemerintah daerah harus mengupayakan pertemuan antara penjual dan pembeli kerajinan. Pemerintah daerah juga bisa membeli produk kerajinan untuk kepentingan daerah misal untuk taman-taman atau interior dan eksterior bangunan pemda," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
