Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. (FOTO: MI/Panca Syurkani)
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. (FOTO: MI/Panca Syurkani)

BI Luncurkan Standar QR Code di Indonesia

Ekonomi bank indonesia QR Code
Desi Angriani • 27 Mei 2019 12:01
Jakarta: Bank Indonesia (BI) meluncurkan standar QR Code di Indonesia (QRIS). Soft launching tersebut dilakukan sebagai langkah awal transformasi digital di Sistem Pembayaran Indonesia dalam membantu percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan digital.
 
Gubernur BI Pery Warjiyo mengatakan hadirnya QRIS memungkinkan pembayaran melalui QR terinterkoneksi dan terinteropabilitas dengan menggunakan satu standar.
 
"Hari ini BI melakukan soft launching QR Code Indonesia Standard (QRIS). Dengan ini, pembayaran melalui QR akan terinterkoneksi dan terinteropabilitas dengan menggunakan satu standar QR Code," katanya dalam seminar internasional Transformasi Digital untuk Ekonomi Indonesia di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin, 27 Mei 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Untuk tahap awal, BI hanya memperkenalkan QRIS untuk Merchant Presented Mode (MPM). Sistem ini baru akan diimplementasikan pada semester II-2019. Menurutnya, sistem pembayaran digital menggunakan QR yang terstandardisasi akan lebih efektif dan efesien bagi konsumen.
 
"Struktur ekonomi harus beradaptasi dnegan ini secara konsisten dan kompatibel dengan mode baru di bisnis ini," ungkapnya.
 
Perry pun memaparkan lima visi sistem pembayaran Indonesia (SPI) 2025 untuk memastikan arus digitalisasi berkembang dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang kondusif. Visi ini merupakan respons atas perkembangan digitalisasi yang mengubah lanskap risiko secara signifikan, yaitu meningkatnya ancaman siber, persaingan monopolistik, dan shadow banking yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian moneter, stabilitas sistem keuangan dan kelancaran sistem pembayaran.
 
Pertama, mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan.
 
Kedua, mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi-keuangan digital melalui open-banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan.
 
Ketiga, menjamin interlink antara fintech dengan perbankan untuk menghindari risiko shadow banking melalui pengaturan teknologi digital (seperti Application Programming Interface-API), kerja sama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan.
 
Keempat, menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumers protection, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan Know Your Customer (KYC) & Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT), kewajiban keterbukaan untuk data/informasi/bisnis publik, dan penerapan reg-tech & sup-tech dalam kewajiban pelaporan, regulasi dan pengawasan.
 
Kelima, menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerja sama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas.
 
"Kelima visi SPI 2025 tersebut akan diwujudkan melalui lima inisiatif, baik yang akan diimplementasikan secara langsung oleh Bank Indonesia sesuai tugas dan kewenangannya, maupun diimplementasikan melalui kolaborasi dan koordinasi yang produktif dengan Kementerian dan Lembaga terkait beserta industri," pungkas Perry.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif