Direktur Utama IPC Elvyn G Masassya. FOTO: MI/Galih Pradipta
Direktur Utama IPC Elvyn G Masassya. FOTO: MI/Galih Pradipta

IPC Siap Berantas Pelanggaran dan Tindak Pidana di Pelabuhan

Ekonomi pertumbuhan ekonomi ekonomi indonesia pelindo ii
Antara • 26 Desember 2019 11:02
Jakarta: Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sekaligus operator pelabuhan yakni PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC menyatakan berkomitmen untuk memberantas semua bentuk pelanggaran, tindak pidana, termasuk pungli di pelabuhan.
 
Direktur Utama IPC Elvyn G Masassya menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi pelanggaran terutama yang bertujuan mencari keuntungan pribadi oleh oknum petugas di lingkungan pelabuhan. Jika ditemukan bukti pelanggaran, tindak pidana, termasuk pungli oleh oknum di pelabuhan, maka IPC siap melakukan tindakan.
 
"Dan saya yakin semua instansi pemerintah maupun swasta di lingkungan pelabuhan akan memberikan tindakan keras, dan mendorong untuk diproses sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang ada," kata Elvyn, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Kamis, 26 Desember 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Elvyn mengatakan, saat ini IPC sedang fokus mewujudkan misi korporasi menjadi pelabuhan kelas dunia yang unggul dalam operasional dan pelayanan. Untuk itu pihaknya berkepentingan memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, dan efisien demi memajukan sektor logistik di Tanah Air.
 
Sesuai dengan misi pemerintah menurunkan biaya logistik, kata Elvyn, IPC siap memberikan pelayanan yang mudah, transparan, dan akuntabel bagi semua pengguna jasa dan pelanggan. Dengan demikian, tidak ada tempat bagi oknum tertentu di pelabuhan melakukan pelanggaran, termasuk pungli.
 
"Sekarang semua aktivitas dan operasional di pelabuhan, terutama di Tanjung Priok termonitor secara digital. Salah satu tujuan semua ini adalah supaya tidak terjadi ekonomi biaya tinggi yang menambah beban biaya logistik secara keseluruhan," ucapnya.
 
Sementara itu, Direktur The National Maritime Institute (Namarim), Siswanto Rusdi mengatakan, saat ini pungli memang sulit ditemukan di lapangan, terutama di terminal-terminal Pelabuhan Tanjung Priok. Digitalisasi yang dimulai dari penerapan Autogate System di gerbang pelabuhan tak lagi memungkinkan terjadinya interaksi pembayaran tunai.
 
Meski demikian, menurutnya, ada banyak faktor mengapa biaya logistik masih tinggi. Potensi biaya siluman bisa tersebar di seluruh stakeholder pelabuhan, mengingat di sana ada 18 instansi yang berperan sebagai regulator maupun operator.
 
"Tingginya biaya logistik tak lepas dari tingginya pergerakan peti kemas. Ada aturan Kemenhub, misalnya, dalam waktu tiga hari, selesai atau tidak pengurusan dokumen, peti kemas harus keluar ke Pusat Logistik Berikat (PLB). Kemudian PLB banyak dibangun setelah isu dweling time bergulir pada 2014 -2019," ucapnya.
 
Siswanto menjelaskan, dalam sistem kepelabuhanan di Indonesia, ada institusi dengan fungsi dan kewenangan yang signifikan, yaitu Otoritas Pelabuhan. Instansi di bawah Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan ini hadir tak lama setelah UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran disahkan.
 
Instansi ini ada di empat pelabuhan utama yakni di Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar. Keberadaannya signifikan karena Otoritas Pelabuhan mewakili pemerintah sebagai regulator yang sebelumnya dipegang oleh PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Dengan kewenangannya, OP mengatur penyewaan lahan pelabuhan berikut infrastruktur lainnya.
 
Masalah lain yang penting untuk diselesaikan, lanjut Siswanto, adalah keberadaan fasilitas aparat keamanan, yang berpotensi dimanfaatkan untuk kebutuhan lain di luar dari tugas pokoknya. Selain itu, aksi premanisme terorganisir juga masih marak di luar area pelabuhan.
 
"Kalau semua ini dibereskan, maka ada harapan biaya logistik bisa ditekan," pungkansya.
 

(ABD)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif