"Saya melihat sosok Ahok kalau dia memang bisa berubah, dia bisa menjadi pembersih di BUMN. Yang harus diubah adalah tidak merasa paling benar dan tidak pilih kasih," ujar Said Didu, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Jumat, 15 November 2019.
Ia menilai dengan karakter Ahok yang cenderung tanpa kompromi, sebaiknya ditempatkan di BUMN dengan bobot penugasan pemerintahnya lebih tinggi dibanding korporasinya. "Cocok di BUMN yang khusus mengurus penugasan pemerintah agar terlaksana dengan baik dan juga tidak merugikan BUMN," ucapnya.
Namun sayangnya, Said Didu enggan memberi saran BUMN mana yang cocok atau tepat untuk ditempati Ahok. "Menurut saya jangan juga Ahok sebagai direksi, karena potensi bentroknya tinggi ke eksternal perusahaan. Kalau komisaris bisa lah, paling bentrok hanya di dalam, kalau direksi kan keluar," ucapnya.
Terlepas dari kontroversi Ahok saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Said Didu menilai tidak ada masalah hukum bagi Ahok untuk masuk BUMN. "Keinginan pemerintah untuk menempatkan Ahok di BUMN secara hukum formal tidak ada yang janggal. Tetapi memang dipastikan akan menimbulkan kontroversi," ucapnya.
Sebelumnya, Kementerian BUMN meyakini bahwa sosok Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dapat membantu BUMN menjadi lebih baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas. "Pak Erick Thohir (Menteri BUMN) melihat bahwa ini memang bisa bantu kita. Pak Ahok juga masih muda, kita minta bantu BUMN," ujar Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga.
Ia menyampaikan bahwa pemilihan Ahok untuk ikut masuk dalam jajaran pejabat BUMN merupakan rekomendasi dari sejumlah pihak kepada Kementerian BUMN. Selain itu, BUMN juga berkoordinasi dengan Presiden.
"Yang pasti soal rekomendasi atau apapun, banyak masukan kepada kita dan Erick. Yang pasti setiap posisi yang vital untuk BUMN kan pasti kita harus koordinasi dengan Pak Jokowi. Tidak mungkin tidak. Karena BUMN banyak menyangkut banyak kehidupan pasti kita konsultasi dengan Pak Jokowi," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
