Ilustrasi. Foto : MI/RAMDANI.
Ilustrasi. Foto : MI/RAMDANI.

OJK Diangggap Gagal Awasi Industri Jasa Keuangan

Ekonomi ojk bank muamalat bumiputera
Husen Miftahudin • 18 November 2019 15:25
Jakarta: Komisi XI DPR mencecar Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap kualitas pengawasan industri jasa keuangan. Pasalnya masalah yang mendera PT Asuransi Jiwasraya, AJB Bumiputera 1912, dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk terus berlarut tanpa adanya solusi spesifik dari otoritas.
 
Anggota Komisi XI DPR Misbakhun meminta OJK segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah industri jasa keuangan. Ia secara khusus menyoroti masalah kekurangan permodalan Jiwasraya, kekurangan likuiditas Bumiputera, dan pencarian investor oleh Bank Muamalat yang tak kunjung rampung.
 
"Ini kita lihat ke dalam, sudah seberapa jauh pengawasannya. Kita sudah lama menanti ini. Saya ngomong ini karena saya memberikan waktu yang cukup kepada OJK supaya tidak noise di publik," ujar Misbakhun dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan OJK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 18 November 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu meminta OJK memaparkan rencana untuk menyehatkan industri jasa keuangan secara tertutup. "Saya usul nanti setelah break kita rapat tertutup bahas ini, enggak bisa kita tunda lagi. Susah ngumpulin (Dewan Komisioner) OJK seperti ini karena melihat urgensinya," tukas dia.
 
Anggota Komisi XI lainnya, Ramson Siagian mempertanyakan pengawasan OJK terhadap industri jasa keuangan. Menurutnya pengawasan OJK lemah, padahal mereka sudah diberi kewenangan penuh sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.
 
"Efektivitas pengawasan OJK lemah sampai bisa terjadi seperti ini. Padahal undang-undangnya sudah memberikan keweangan yang tinggi untuk OJK," tuturnya.
 
Begi legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu, keberhasilan kinerja sebuah lembaga terlihat dari pencapaiannya, bukan hanya prosesnya. Dia menganggap OJK gagal dan tak mampu menyelesaikan permasalahan yang mendera industri jasa keuangan seperti Jiwasraya, Bumiputera, dan Bank Muamalat.
 
"Penting untuk me-manage semua sumber daya yang ada di OJK untuk mencegah terjadi seperti apa yang terjadi. Ini yang saya lihat kelemahannya ada di ketua OJK, lemah kapasitas menejerialnya," ungkap Ramson.
 
Senada dengan Hendrawan Supratikno, anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan. Ia khawatir fungsi pengawasan OJK yang lemah bakal tercipta krisis sistem keuangan. Bukan tidak mungkin kasus Bank Century bisa terulang.
 
"OJK ini tidak tegas, 'ingah-ingih' kalau orang Jawa bilang. Padahal sesuai Bab 11 Pasal 49 (UU OJK), PPNS yang ada di OJK diberi kewenangan luar biasa. Mereka berhak meneliti apapun mengenai laporan dan juga dugaan bagi mereka-mereka yg terlibat pidana. Tapi sampai sekarang penyelesaian (industri jasa keuangan) berlarut-larut," ucapnya.
 
Terkait masalah yang mendera Jiwasraya, Bumiputera, dan Bank Muamalat, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyetujui usulan sejumlah anggota Komisi XI DPR untuk menjawab secara tertutup.
 
"Berkaitan perusahaan tadi, kita melakukan analisisnya secara detail. Tentunya kita mencoba meminta untuk melakukan suntikan, kita minta untuk mencari investor. Mencari investor ini tidak gampang dan investor ini selalu terbuka untuk siapa saja, baik perbankan maupun asuransi. Untuk pembahasan detailnya kami minta secara tertutup," pungkas Wimboh.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif