Kepala KPw BI Provinsi Maluku Bambang Pramasudi mengatakan, pihaknya menggandeng pelaku jasa untuk mewajibkan transaksi dengan e-money. Pihak yang tengah dijajaki untuk kerja sama tersebut adalah Angkasa Pura dan ASDP Indonesia Ferry sebagai pelaksana kegiatan di bandara dan pelabuhan.
"Ini dalam rangka untuk parkir menggunakan uang elektronik. Kami akan jajaki pembayaran ferry dengan uang eletronik juga. Mudah-mudahan awal tahun depan bisa kita mulai," kata dia ditemui di Ambon, Maluku, Jumat 20 Oktober 2017.
Dirinya menambahkan, sebelumnya pernah dicoba untuk transaksi ferry dengan menggunakan Brizzi dari Bank BRI. Namun karena kemudian penumpang di pelabuhannya menjadi sepi, maka belum ada lagi kewajiban transaksi di Provinsi Maluku yang menggunakan e-money.
Lebih lanjut, Bambang mengaku jika adanya seminar 'Pengawasan Bank Indonesia di Bidang Makroprudensial, Moneter, dan Sistem Pembayaran' diharapkan mampu memberi pemahaman bagi semua pihak mengenai pentingnya elektronifikasi pembayaran.
"Di Maluku selama ini relatif baik karena belum terlalu banyak. Tapi dengan sosialisasi ini, yang penting pemahaman masyarakat, perbankan dan lembaga jasa keuangan akan lebih paham mengenai apa itu tugas Bank Indonesia, khususnya di sistem pembayaran," jelas dia.
Saat ini BI bersama dengan pemerintah terus menggalakan transaksi nontunai. Bahkan bank sentral menginisiasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dalam rangka mendorong kesadaran masyatakat agar mulai beralih dari transaksi dengan uang diganti menggunakan e-money.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
