Ketua BPK Harry Azhar Azis. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari.
Ketua BPK Harry Azhar Azis. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari.

BPK: Laporan Keuangan Pemda Cenderung Membaik

Ekonomi badan pemeriksa keuangan
09 Januari 2017 15:24
medcom.id, Gowa: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengatakan, laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun.
 
Pada 2009, LKPD yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK hanya mencapai tiga persen dari total seluruh LKPD di Indonesia. Pada 2014 persentasenya meningkat pesat menjadi 47 persen dan pada 2015 lalu menjadi 58 persen.
 
Sementara itu, laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP yang memperoleh opini WTP pada 2009 lalu mencapai 56 persen, kemudian pada 2014 menjadi 71 persen, namun turun menjadi 65 persen pada 2015.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi saya melihat tren kesadaran pengelolaan keuangan justru muncul di pemerintah daerah. Saya tidak tahu apakah karena semakin ketatnya pemeriksaan dan juga kasus-kasus yang terkait dengan korupsi," ujar Harry saat jumpa pers di Gowa, Sulawesi Selatan, dikutip dari Antara, Senin (9/1/2017).
 
Di Wilayah Indonesia Timur, sudah ada provinsi yang seluruh LKPD-nya memperoleh opini WTP yakni Provinsi Gorontalo. Sementara itu, di wilayah Indonesia tengah ada Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan di Indonesia barat ada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 
"Di Indonesia Timur tampaknya lebih aware (sadar) dan bagus," ujar Harry.
 
Pembangunan Diklat
 
BPK juga baru membangun Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Gowa, Sulawesi Selatan, yang akan menjadi pusat pengembangan kompetensi pemeriksa keuangan negara di Indonesia Wilayah Timur. Pembangunan balai diklat tersebut sebagai wujud dukungan BPK pada profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia pemeriksa keuangan negara.
 
Menurut Harry, keberadaan balai diklat di Gowa tidak hanya ditujukan untuk pengembangan kompetensi pemeriksa (auditor) BPK di seluruh Indonesia, tetapi juga dapat mencakup pengembangan kompetensi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di seluruh Indonesia Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Gowa dibangun sebagai perluasan atas pelaksanaan diklat yang selama ini dilakukan di Balai Diklat BPK di Makassar. Balai diklat tersebut terdiri atas tiga gedung utama yaitu gedung perkantoran dan diklat, gedung asrama/wisma diklat, dan dilengkapi dengan gedung untuk sarana ibadah.
 
Sesuai dengan arah pembangunan nasional, lanjut Harry, maka desain pembelajaran yang dirancang khusus untuk Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Gowa adalah pada spesialisasi untuk diklat terkait pemeriksaan infrastruktur.
 
"Pengembangan balai diklat ini akan diarahkan untuk mewujudkan spesialisasi tersebut," ujarnya.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif