Seharusnya, jika melakukan penutupan pabrik, maka perusahaan tersebut harus memberi laporan kepada kementerian/lembaga terkait termasuk BKPM.
Kepala BKPM Franky Sibarani mengaku tak bisa banyak berkomentar terhadap aksi negatif dua korporasi elektronik tersebut. Maka itu dia berharap agar Panasonic dan Toshiba segera melaporkan tutupnya tiga pabrik yang menyebabkan ribuan karyawan terancam di-PHK.
"Kami harapkan ada pelaporan (penutupan pabrik). Bagi kami mereka tutup, tentu ada (pelaporan) keharusan. Setidaknya juga kalau ada perkembangan atau perluasan izin prinsip kami tahu," ujar Franky dalam Konferensi Pers perkembangan komitmen investasi bulan Januari 2016 di Gedung BKPM, Jalan Jenderal Gatot Subroto No 44, Jakarta Selatan, Rabu (3/2/2016).
Deputi bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis menjelaskan, ada beberapa alasan perusahaan belum memberi laporan penghentian operasinya. Salah satunya, mereka menunggu semua proses penutupannya hingga selesai agar tidak menimbulkan gejolak.
"Pasti mereka akan lapor, karena biasanya ada yang melapor itu setelah selesai semuanya. Ada juga yang tidak mau ribut-ribut. Tapi pasti akan lapor itu, karena kalo mereka menutup usahanya pasti kita akan cabut izinnya," pungkas Azhar.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memperkirakan ada 2.500 buruh yang sedang terancam di PHK. Hal itu menyusul tutupnya dua pabrik milik Panasonic dan satu pabrik Toshiba.
Pabrik Toshiba yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat telah menutup pabriknya. Pabrik tersebut merupakan pabrik terakhir milik Toshiba yang ada di Indonesia. Pasalnya dalam 10 tahun terakhir Toshiba telah menutup enam perusahaannya di Indonesia.
Sedangkan untuk perwakilan Toshiba yang ada di Indonesia saat ini sudah tidak ada lagi. Hanya tersisa Toshiba Printer yang berlokasi Batam, Pekanbaru. Sementara untuk jumlah karyawan Toshiba yang terancam menganggur berjumlah 900 orang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
