"Saya sudah serahkan DIPA, saya minta DPRD mendorong pelaksanaan program sejak awal tahun mulai Januari agar tidak terjadi kontraksi," kata Presiden di Gedung Annex Hotel Pullman, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (17/12/2015).
Jokowi menyebutkan, saat ini daerah memegang dana sekitar Rp259 triliun di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Nantinya penyaluran DAU dan DBH tahap berikutnya akan dikonversi ke dalam bentuk surat utang.
"Besar sekali angka itu, kalau digunakan akan dorong perekonomian. Tahun depan tidak akan ditransfer kas/tunai tapi kemungkinan surat utang, artinya hanya yang digunakan yang akan keluar," beber dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menuntut DPRD mengawal dan mengontrol kegiatan anggaran agar ekonomi daerah bergerak lebih cepat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan nasional dan daerah ditentukan sinergi antara pusat dan daerah.
"Beri porsi lebih besar pada belanja produktif, belanja aparatur yang tidak penting hilangkan, masukkan ke belanja modal dan produktif. Jangan sampai beda, ini sangat berbahaya," tutup dia.
Hadir dalam acara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Munas IV Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia ini berlangsung 16-19 Desember 2015 dengan tema Membangun Indonesia dari Daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
