"Lancar saja, sampai hari ini kata pak Menteri PUPR ya sudah melebihi target untuk tahun ini," ujar Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu, 2 Desember.
Zona proses pembebasan lahan ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia menginginkan agar MBR tidak lagi memiliki rumah yang jauh dari lokasi tempatnya bekerja.
"Jangan sampai orang yang menghuni MBR itu terjauhkan dari tempat dia kerja, sekolah anaknya, makanya zonasi itu penting. Jadi jangan tidak selektif menempatkan MBR-nya," tuturnya.
Mengenai aset pemerintah untuk program satu juta rumah, REI nanti bersama Kementerian PUPR perlu menyusun peta dimana lokasi rumah yang mau dibangun. "Ketika dia tunjuk titik tanah yang tidak dimiliki negara, maka itu bisa dilepas. Prosesnya bisa dipercepat," papar dia.
Menurutnya yang terpenting adalah harus menunjukkan titik lokasinya. "Kalau itu tercatat di Kementerian Keuangan, dikelola oleh pemda provinsi, meski itu bisa, tapi kan harus dimintakan izinnya. Tapi pada prinsipnya bisa. Presiden bilang kita harus mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada, termasuk lahan yang dimiliki negara," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
