"Kalau di saya justru kurang orang di lapas dan di imigrasi kurang orang," ujar Menkumham Yasona Laoly saat ditemui di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Senin (6/6/2016).
Menteri Yasona malah mempertanyakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dalam mengurangi PNS. Menurutnya beberapa instansi medis dan pendidikan masih memerlukan tenaga buat menutup kekurangan ini.
"Saya kan kurang di lapas untuk pengamanan, di imigrasi untuk di TPI. Yang ditempat pelayanan publik yang masih kurang. Kan guru-guru dan perawat-perawat juga masih kurang. Tidak tau lah studinya pak Menpan, karena mungkin belum kita dengar juga," tuturnya.
Disatu sisi, lanjut Yasona, Ia menilai rencana Menpan) untuk melakukan rasionalisasi boleh saja, asalkan dibahas dulu. Hingga saat ini, belum ada rapat terbatas (ratas) untuk membahas rasionalisasi PNS.
"Saya tidak tau, mungkin saya tidak ikut. Tapi rasanya belum pernah dibahas di ratas," paparnya.
Rasionalisasi PNS tersebut merupakan bagian dari program percepatan penataan PNS, serta wujud kongkrit dari Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, pada area perubahan SDM aparatur (Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2015), yakni untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
