Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (MI/PIUS ERLANGGA)
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (MI/PIUS ERLANGGA)

DPR Kecewa dengan Parlemen Uni Eropa Terkait Sawit

Ekonomi minyak sawit kelapa sawit cpo indonesia-uni eropa
Ilham wibowo • 26 Maret 2019 10:54
Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyampaikan sikap tidak setuju dengan upaya Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit Indonesia. Rencana tersebut dinilai merupakan diskriminasi minyak nabati sebagai energi baru terbarukan.
 
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) telah melakukan peran diplomasi dengan mengadakan serangkaian pertemuan dengan Parlemen Uni Eropa. Solusi penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak menjadi fokus yang ditempuh.
 
"DPR RI juga mendesak Parlemen Eropa bisa secara komprehensif melihat dimensi keberlanjutan sebagaimana tertuang dalam Sustainable Development Goals 2030 dan tetap bijak serta adil dalam mengambil kebijakan yang akan berdampak pada hubungan baik kedua negara," kata Bambang, di Jakarta melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 26 Maret 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengaku sangat kecewa atas sikap Uni Eropa dalam mengadopsi Renewable Energy Directive II (RED II). Tindakan tersebut tidak mencerminkan selayaknya mitra strategis yang membangun hubungan baik dan saling menguntungkan. Padahal Uni Eropa merupakan salah satu mitra strategis Indonesia.
 
"Namun sayangnya proses adopsi legislasi RED II dan aturan turunannya didasarkan pada analisis ilmiah yang cacat, mengabaikan kritik yang datang dari internal Uni Eropa dan lembaga independen. Serta mengabaikan concern dan data-data yang disampaikan oleh negara-negara produsen kelapa sawit," tegas Bamsoet.
 
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menilai Uni Eropa secara jelas telah mengabaikan upaya pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan di negara produsen minyak kelapa sawit.
 
Fokus Uni Eropa terhadap kelapa sawit bukan untuk pelestarian lingkungan melainkan sebagai upaya proteksi terselubung melindungi produk minyak nabati mereka yang daya saing dan produktivitasnya jauh lebih rendah daripada minyak kelapa sawit. Sedangkan kelapa sawit merupakan komoditas unggulan Indonesia.
 
Hal itu, lanjutnya, karena berkontribusi pada penyerapan lebih dari 19,5 juta tenaga kerja, termasuk didalamnya 2,6 juta smallholders yang mempekerjakan 4,3 juta individual, penghasil devisa negara mencapai USD21,4 miliar pada 2018 dan sumber energi terbarukan (biodiesel).
 
"Serta bagian dari upaya pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas utama dari Sustainable Development Goals (SDGs)," papar Bamsoet.
 
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan Indonesia berkomitmen tinggi terhadap pelestarian lingkungan yang berjalan seimbang dengan pembangunan sosial dan ekonomi. DPR RI juga mendukung berbagai langkah yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan.
 
Pengelolaan itu di antaranya melalui restorasi lahan gambut, peremajaan sawit rakyat, penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, penyelesaian penguasaan lahan dalam kawasan hutan serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan juga dilakukan.
 
"DPR RI juga mendukung pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah tegas, termasuk mengajukan RED II dan Delegated Regulation ke World Trade Organization (WTO) dan langkah lain yang diperlukan," pungkas Bamsoet.
 

(ABD)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif