Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dishub DKI Jakarta Masdes Harofi mengungkapkan, kekurangan lahan menjadi sebab utama Dishub DKI Jakarta enggan membangun fasilitas umum yang berpihak pada penyandang disabilitas.
"Banyak kendala yang kami hadapi dalam membangun fasilitas, seperti lahan yang sempit. Di Jakarta sulit mencari lahan untuk membangun fasilitas disabilitas seperti ramp (tangga luncur jembatan penyeberangan orang) yang landai karena banyak makan lahan," ujar Masdes dalam sosialisasi hak-hak disabilitas dalam pelayanan transportasi DKI Jakarta di Klub Kelapa Gading, Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (3/12/2014).
Kendala lahan ini, lanjut dia, pernah didiskusikan kepada pemilik lahan kavling atau bangunan yang bersinggungan langsung dengan pedestrian, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) serta halte. Namun, cetus dia, mereka sulit untuk melepaskan lahan tersebut karena mereka juga membutuhkan lahan untuk keperluan individu.
"Kami pernah memberitahu agar kavling yang bersinggungan langsung untuk pindah, tapi mereka tidak mau. Ini yang menyulitkan kita untuk pembebasan lahan demi membangun fasilitas disabilitas di Jakarta," ujar Masdes.
Dia melanjutkan, rencananya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta akan membangun fasilitas umum yang berpihak pada disabilitas dengan lahan yang terbatas seperti lift untuk JPO. "Pembangunan lift ini lebih hemat lahan jika dibuat tangga atau luncuran di JPO," tutur dia.
Selain lift, rencananya Dishub DKI Jakarta juga akan membangun ramp yang lebih landai, eskalator, ruang khusus penyandang disabilitas di transportasi umum, serta petugas untuk menjaga kelestarian pembangunan fasilitas tersebut.
"Maka itu kami membutuhkan dana sebanyak Rp2,5 miliar untuk pembangunan serta perbaikan dan pemeliharaan fasilitas disabilitas ini," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
