"Tantangannya berat, lima tahun ke depan karena targetnya nol persen," kata Andrinof dalam acara peresmian Program Nasional Penanganan Pemukiman Kumuh, di kantornya, Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/12/2014).
Meski demikian, kata dia belajar dari inisiatif di sejumlah kota dan kabupaten, pihaknya optimistis target nol persen di akhir pemerintahan Kabinet Kerja bakal tercapai, tentunya dengan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
"Kolaborasi, semua aktor yang punya peran tertentu harus bekerjasama gotong royong. Ini adalah aksi pemerintah dan aksi sosial," tutur dia.
Lebih lanjut, Andrinof menambahkan pemerintahan Presiden Joko Widodo bakal berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai target tersebut. Pasalnya wajah pemukiman di sebuah daerah yang jauh dari kata kumuh merupakan indikator dari pembangunan yang berkualitas. Terlebih, pemerintah bukan hanya berupaya untuk membenahi program fisik, namun juga mengubah perilaku serta kesejahteraan masyarakat.
"Dengan meningkatnya urbanisasi, terlampauinya penduduk kota lebih dari 50 persen, dan tingkat pendapatan perkapita yang relatif masih rendah ini jadi tantangan. Bisa saja kita tidak termasuk negara yang punya daerah slum (kumuh) terluas. Tapi dengan tumbuhnya kota akibat urbanisasi kita bisa terjebak jadi kawasan slum, seperti Mumbai, India," tukas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
