Tak terkecuali bagi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2015 tak mencatatkan hasil yang positif, bahkan anjlok dari capaian kuartal sebelumnya. Dari 4,71 persen pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2015, turun jadi 4,67 persen pada kuartal II.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia mengakui, langkah pemerintah dalam menangkal krisis ekonomi saat ini masih belum optimal. Pemerintah terlena dengan hanya mengandalkan ekspor komoditas perkebunan dan pertambagan yang pada waktu itu harganya melonjak.
"Langkah Pemerintah Indonesia belum maksimal, tapi sudah baik. Harus jujur kita katakan itu," ujar Bahlil usai menghadiri Seminar Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Kantor Relawan Merah Putih (RMP), Jalan Cik Di Tiro No 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2015).
Ia memaparkan, selain kondisi eksternal, pelemahan ekonomi nasional juga berasal dari tubuh RI. Persoalan hukum yang membelit para pemangku kebijakan jika mengambil keputusan yang berujung pada kerugian negara menjadi faktor lain penyebab ekonomi RI melemah.
Para pejabat yang menahan diri dalam mengambil keputusan agar tak masuk jeruji besi membuat pembangunan melambat. Proyek-proyek infrastruktur yang sedianya bakal menggenjot perekonomian, malah jeblok dan tersendat karena adanya pasal hukum yang menakut-nakuti pejabat negeri.
"Persoalan hukum menjadi momok baru, baik bagi pelaku usaha maupun pemerintah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang melakukan eksekusi bisnis terhadap kontrak yang berdampak pada hukum. Sekarang ini pada takut semua, menahan diri sehingga ekonomi sektor riilnya tidak jalan," pungkas Bahlil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
