Ia menegaskan kritikannya mengenai pembangunan kereta LRT dengan skema layang (elevated) bukan secara tiba-tiba atau setelah pembangunannya sudah berjalan.
"Sebelum dibangun saya sudah jelaskan ini terlalu mahal, harus ada evaluasi ulang," kata JK di Hotel Westin, Jakarta, Kamis, 28 Februari 2019.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengungkapkan kritik yang dilontarkannya tersebut untuk membuka pikiran masyarakat. LRT Jabodebek, menurutnya, tidak harus dibangun dengan skema melayang.
"Seperti di Bogor, ngapain bertingkat? Kan banyak tanah kosong disebelahnya, bikin di bawah saja itu ongkosnya 10 persen dibanding yang dibangun di atas itu," ujar dia.
Kemudian mengenai pembangunan kereta LRT Palembang, JK menuturkan agar membangun infrastruktur jangan tanpa memikirkan efek. Pembangunan LRT Palembang ini justru membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Sejarah LRT di Palembang, Pak Gubernur menggebu pokoknya kasih izin dibangun. Setelah dibangun dikasih, dipikir gubernurnya bisa bangun ternyata tidak bisa, akhirnya diambil pemerintah juga. Terus butuh subsidi timbul lagi subsidi di APBN," jelas JK.
Selain itu mengenai jalan tol, lanjut JK, membuat daerah-daerah mengalami kesulitan. Beberapa daerah tertinggalkan akibat adanya jalan tol tersebut. "Makin banyak tol hampir semua daerah kesulitan seperti Indramayu, ditinggalkan beli oleh-oleh atau apa," ucap JK.
Kalla sebelumnya mengkritik pembangunan LRT yang menelan biaya sampai Rp500 miliar per kilometer. Pembangunan LRT dengan skema jalan layang tersebut dinilai kurang efektif.
"Siapa konsultannya yang bikin sehingga biayanya Rp 500 miliar per kilometer? Kapan kembalinya (modalnya) kalau dihitungnya seperti itu?" ujar Kalla, Jumat, 11 Januari 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
