Saat ini, Tiongkok dan Jepang merupakan dua negara yang tertarik untuk membantu pembangunan KA cepat. Bahkan, utusan khusus Perdana Menteri Jepang, Izumi Hiroto, telah melakukan pertemuan dengan Menko Rizal guna menyampaikan tawaran Jepang.
"Mohon maaf saya enggak peduli siapa backing-nya karena kita ingin yang terbaik untuk Indonesia bukan menguntungkan para backing," ujar Rizal di Kantor Menko Maritim Gedung BPPT, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2015).
Dirinya menambahkan, dalam proses penentuan siapa yang berhak atas pembangunan proyek tersebut akan dilakukan secara fair. "Kami ingin fair, siapa yang menang dan kalah, akan terima," sambung dia.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaksana proyek, di antaranya adalah adanya jaminan keamanan serta kenyamanan untuk KA yang nantinya akan menghubungkan Jakarta-Bandung hanya dalam 36 menit tersebut.
Selain itu, Rizal juga menginginkan negara yang membangun KA cepat tersebut memberikan bunga pinjaman yang murah serta penggunaan mayoritas konten lokal dalam pembangunan proyek KA itu.
"Kami juga ingin secepat mungkin dikelola Indonesia supaya ada transfer teknologi secepat mungkin, kami ingin se-fair mungkin kita adulah siapa yang paling menguntungkan Indonesia," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
