Luhut pun langsung menugaskan Doso Agung untuk menyinergikan konektivitas wilayah Timur Indonesia dan membentuk tim bersama Gubernur Sulawesi Selatan, Kapolda Sulsel, Pangdam serta asosiasi yang ada di wilayah Timur Indonesia lainnya.
"Saya melihat Pelindo IV mengalami kemajuan besar dan ini prestasi luar biasa buat Dirutnya yang sekarang. Saya dapat tugas langsug dari Presiden soal poros maritim dan kelancaran tol laut. Oleh karenanya saya minta Dirut Pelindo IV untuk terus melanjutkan programnya hingga kesejehteraan masyarakat Makassar dan Timur Indonesia lainnya setara dengan Pulau Jawa, bila ada hambatan laporkan ke saya," kata Luhut dalam siaran persnya, Jumat (26/8/2016).
Luhut juga menginginkan Makassar nantinya menjadi pelabuhan Hub atau pengumpul untuk wilayah Timur Indonesia. Sebab semua barang komoditi yang mau dikapalkan harus lewat Surabaya dan Tanjung Priok sehingga biaya tinggi, sebab jika sudah terintegrasi semuanya akan murah.
Untuk itu, Menko Maritim akan memanggil Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk membicarakan seluruh masalah kepelabuhanan agar diserahkan ke Pelindo dan Kementerian Perhubungan cukup menangani infrastruktur saja.
"Saya minta supaya masalah pemanduan, tunda, pengelolaan pelabuhan yang dikelola Kementerian Perhubungan biar ditangani oleh Pelindo saja, Kemenhub biar fokus ke regulasi dan infrastruktur. Sebab kalau tetap dikelola kementerian maka pemeliharaannya akan menjadi beban APBN," jelas Luhut.
Doso Agung pun meminta dukungan Menko Maritim agar mendukung apa yang sudah dikerjakannya. "Kami sudah bekerja dengan Pak Gubernur dan tim instansi lainnya di sini, tapi kami perlu sekali dukungan dari Pak Menko Maritim untuk meningkatkan konektivitas dan produktivitas karena banyak regulasi yang menghambat kemajuan Timur Indonesia," ungkap Doso.
Menurut Doso, wilayah Timur Indonesia luasnya 50 persen dari luas Indonesia dan memiliki sumber daya yang luar biasa. Tapi, selama ini hasil pajaknya tidak masuk ke Pemda Sulawesi dikarenakan muatan ekspor hasil bumi Makassar dikirim ke luar negeri melalui Pelabuhan Surabaya dan Tanjung Priok akibatnya double handling harus berulang kali barang turun naik kapal menyebabkan biaya tinggi.
Pelindo IV, ujar Doso, siap menjalankan perintah yang diinginkan Menko Maritim untuk mengelola kembali pelabuhan-pelabuhan UPT yang selama ini dikelola Kementerian Perhubungan. Saat ini jumlah pelabuhan yang dikelola Pelindo I sampai IV sekitar 130 pelabuhan, sedangkan yang dikelola Kemenhub ada 900 pelabuhan.
Doso mengungkapkan untuk tahap awal, direct call di Pelindo IV sudah berjalan di Pelabuhan Makassar disusul di Balikpapan, Bitung, Jayapura, dan Sorong.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
