Ketua Panja Jiwasraya Aria Bima mengatakan penyelesaian Jiwasraya bisa dilakukan melalui berbagai langkah. Misalnya saja opsi holding perusahaan BUMN asuransi, privatisasi, hingga penyertaan modal negara (PMN) untuk menyehatkan kembali Jiwasraya.
"Ya, opsional itu ada PMN, ada holdingisasi, ada privatisasi. Itu semua bisa dilaksanakan, bisa tidak dilaksanakan semua," kata dia ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020.
Aria tak mau membeberkan alternatif mana yang paling memungkinkan dilakukan pemerintah. Pasalnya DPR akan menggelar rapat kerja gabungan antar panja Jiwasraya baik dari Komisi III yang mengurus masalah hukum, Komisi VI yang bertanggung jawab untuk Jiwasraya sebagai BUMN, serta Komisi XI yang membawahi industri keuangan.
Dirinya memastikan pemerintah akan mengembalikan dana nasabah yang selama ini mengalami gagal bayar oleh Jiwasraya. Aria ingin pemerintah benar-benar menyelesaikan kasus Jiwasraya, tanpa melihat apakah nasabah tradisional atau nasabah JS Saving Plan.
"Mereka bukan ingin menanam atau ikut asuransi Jiwasraya, dia tahu itu dibelakangnya ada BUMN, ini yang kita akan jaga. Dia tahu ini adalah dibelakangnya pemerintah. Maka negara dalam hal ini harus hadir dan bertanggung jawab hal-hal yang menyangkut masalah-masalah keadaan kondisi Jiwasraya sekarang," ungkapnya.
Bukan PMN
Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan bahwa PMN tidak menjadi prioritas dalam penyelamatan Jiwasraya. Menurut dia, PMN merupakan sumber terakhir bagi pemerintah sebagai skenario untuk menyelamatkan Jiwasraya.
"Pembicaraan PMN dalam konteks memperkuat fundamental industri asuransi pelat merah, bukan untuk sekadar Jiwasraya. Karena BUMN harus memikirkan bagaimana pasar industri asuransi kita semakin sehat di masa depan dan memastikan masalah seperti Jiwasraya tidak terulang lagi," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
