NEWSTICKER
Ilustrasi - - Foto: ANTARA/Aditya Pradana
Ilustrasi - - Foto: ANTARA/Aditya Pradana

Tak Sanggup Bayar Iuran BPJS, Lapor Kemensos

Ekonomi BPJS Kesehatan kementerian sosial
Eko Nordiansyah • 18 Februari 2020 20:20
Jakarta: Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengusulkan agar peserta BPJS Kesehatan dalam golongan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) atau peserta mandiri kelas III yang tidak mampu agar masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial.
 
Mereka nantinya bisa diajukan sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Saat ini ada sekitar 19,1 juta jiwa yang masuk dalam kategori peserta mandiri kelas III.
 
"19,1 juta itu yang PBPU kelas III, ini termasuk yang mandiri. Nah kemudian dari 19 juta ini semuanya tidak ada di dalam DTKS. Tadi kan usulannya adalah bagaimana yang 19,1 juta itu bisa masuk DTKS," kata dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menambahkan peserta PBPU kelas III yang merasa tidak mampu bisa mendaftarkan diri kepada aparat daerah setempat. Setelah itu, datanya akan ditampung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk ditindaklanjuti oleh Kemensos. Mereka akan melalui tahap seleksi layak atau tidak layak menjadi peserta PBI di BPJS Kesehatan.
 
"Tentunya saya yakin tidak mungkin 100 persen ini orang miskin. Jadi prosesnya nanti daerah mengusulkan lewat Kemendagri yang 19,1 juta ini untuk dimasukkan ke Kemensos. Nanti Kemensos lihat orang ini benar-benar kaya apa enggak, jadi angkanya belum tentu 19,1 juta," jelas dia.
 
Namu demikian, Kemensos perlu berkoordinasi soal data para peserta PBPU kelas III yang akan menjadi PBI tersebut. Juliari pun menyebut proses pembersihan data (cleansing) yang dilakukan Kemensos dilakukan secara benar karena iuran peserta PBI dibayar dengan menggunakan uang negara.
 
"Harap diingat, belum tentu 19,1 juta itu adalah semuanya orang miskin loh. Nanti kita harus koordinasikan dulu dengan Kemendagri juga karena datanya itu dari daerah juga. Jadi Kemensos enggak punya aparat yang langsung door to door untuk klarifikasi data," pungkasnya.
 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif