Namun demikian, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan pihaknya telah mengukur, mendaftarkan, dan memetakan hingga 5,2 juta lahan.
"Enggak semua jadi sertifikat, hanya 4,2 juta," kata Sofyan ditemui di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Januari 2018.
Mantan Menko Perekonomian ini mengatakan sisa lahan yang tak bisa tersertifikasi dikarenakan adanya sengketa maupun saat pengukuran pemilik lahan tak ada di tempat.
Dia bilang, apabila sengketa sudah diselesaikan dan juga pemilik lahan telah kembali, maka tinggal mendatangi kantor BPS, setelah itu sertifikat akan diterbitkan.
"Jadi sisa yang sekitar satu juta bisa kapan saja mereka bisa bikin sertifikat, yang penting sudah kita ukur," tutur dia.
Adapun untuk 2018, sertifikasi lahan ditargetkan meningkat sebanyak tujuh juta lahan. Lebih jauh, tujuan adanya sertifikasi yakni untuk memperjelas pemetaan dan pemanfaatan lahan.
"Seperti puzzle, nanti akan kelihatan setiap bidang, apakah ini tanah negaram tanah seseorang, apakah jalan, sungai, semua akan terpetakan, semua akan bermangfaat untuk tata ruang, untuk perencanaan strategis dan lain-lain," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
