Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Foto : MI/Galih.
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Foto : MI/Galih.

Penolakan SP Pertamina ke Ahok Jadi Pertimbangan Kementerian BUMN

Ekonomi Pergantian Direksi BUMN
Suci Sedya Utami • 21 November 2019 16:34
Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadikan penolakan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sebagai pertimbangan dalam rangka merombak kursi direksi di tubuh PT Pertamina (Persero). FSPPB keberatan jika Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi direksi di Pertamina.
 
"Terpengaruh (dengan penolakan) itu jadi masukan buat kita, tapi kita menganalisisnya, pertimbangannya apa," kata Staf Ahli Menteri BUMN Arya Sinulingga, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis, 21 November 2019.
 
Arya mengatakan keberatan tersebut telah menjadi bahan diskusi di Kementerian BUMN. Namun setelah dilihat, Arya bilang penolakan lebih bersifat persoalan politis ketimbang teknis. Ia pun meminta agar FSPPB tidak menilai Ahok sebagai sosok yang tidak bisa memimpin perusahaan BUMN sebelum melihat kinerja mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut di perusahaan energi itu.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita harapkan teman-teman Serikat Pekerja lihat dulu Pak Ahok masuk di mana, lihat dulu pekerjaannya," tutur dia.
 
Selain itu, ia meminta agar FSPPB lebih fokus untuk mengurusi dan membesarkan bisnis di Pertamina ketimbang berbicara soal politik yang masuk ke BUMN. Ia berharap isu Ahok masuk jajaran pimpinan di perusahaan BUMN tidak dipolitisasi terlalu mendramatisir.
 
"Saya kira clear ini kan bisnis. Jadi saya pesan teman-teman pekerja apakah mau urusan politik masuk dalam urusan bisnis mereka ?" tutur Arya.
 
Terkait dengan permintaan FSPPB yang menginginkan adanya pejabat karier menempati posisi pimpinan di tubuh Pertamina, Arya merespons dengan santai. Ia bilang langkah yang dilakukan Kementerian BUMN saat ini semata-mata bertujuan untuk membuat perusahaan minyak dan gas tersebut makin baik.
 
"Kalau kita ingin buat perusahaan berbeda langkahnya, kita harus berani untuk membuat hal-hal yang baru juga," jelas dia.
 
Sebelumnya FSPPB menolak Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi salah satu petinggi di PT Pertamina (Persero). Hal tersebut menanggapi kabar bahwa Ahok bakal ditugaskan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk menjabat sebagai salah satu perusahaan BUMN sektor energi.
 
Presiden FSPPB Arie Gumilar mengatakan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berpotensi menimbulkan kegaduhan di tubuh dan organisasi perusahaan yang akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.
 
"Kita semua tahu bagaimana track record sikap dan prilaku yang bersangkutan yang selalu membuat keributan dan kegaduhan di mana-mana, bahkan sering kali berkata kotor. Bisa dibayangkan kalau yang bersangkutan masuk ke Pertamina kemudian ada kegaduhan di tubuh organisasi perusahaan," ucap Arie, kepada Medcom.id, Sabtu, 16 November 2019.
 
Dirinya menilai Ahok yang menjabat sebagai petinggi perusahaan pelat merah dan membuat kegaduhan dapat mengacaukan fokus dan konsentrasi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasi. "Kami menilai sisi buruknya lebih besar dari pada sisi manfaatnya," ungkap dia.
 
Belum lagi, lanjut Ari, Ahok masih cacat secara hukum. Dia, lanjutnya, masih ada kasus-kasus yang belum dituntaskan, khususnya dugaan korupsi. "Belum lagi masih banyak kasus-kasus dugaan korupsi yang bersangkutan yang hingga saat ini belum dituntaskan," tutup dia.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif