Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan Presiden telah melarang pergantian direksi BUMN menjelang Oktober 2019. Larangan itu dilakukan demi menjaga kepercayaan investor dan dunia usaha.
"Tanya saja ke yang ngerombak. Saya mbuh," ujar Meoldoko di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 2 September 2019.
Saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sempat anjlok 6,8 persen sejak pekan lalu. Pengamat ekonomi Bhima Yudhistira menilai saham dengan kode BBTN turun akibat ketidakpercayaan investor terhadap kebijakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Kementerian BUMN.
"Kepercayaan investor juga bisa anjlok. Saham BTN sudah turun 6,8 persen dalam sepekan terakhir akibat distrust dengan kebijakan RUPSLB Menteri BUMN," kata Bhima kepada Medcom.id.
Ia menambahkan kepentingan Menteri BUMN di balik perombakan direksi akan merusak keberlanjutan bisnis bank BUMN. Pasalnya, keputusan itu memasuki injury time sebelum pelantikan kabinet yang baru.
"Jelas bahwa ini bukan aksi korporasi semata tapi aksi politik. Ada abuse of power," tambah Bhima.
Pada Juli 2019 lalu, Menteri BUMN Rini Soemarno meminta lima perusahaan BUMN yang go public untuk menggelar RUPSLB.
Kelima perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk.
Dirut PT BRI (Persero) Tbk Suprajarto yang ditetapkan sebagai Dirut BTN menggantikan Maryono justru menolak keputusan itu. Dengan begitu, posisi jabatan dirut BRI dan Dirut BTN menjadi kosong.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
