BUMN Fund tak Bisa Biayai <i>Holding</i>
Gedung Kementerian BUMN. (Foto: Antara/Wahyu Putro).
Jakarta: PT Bandha Investasi Indonesia akan mengelola pembiayaan hanya untuk investasi pembangunan infrastruktur. Sebab dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat terbatas.

Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan pembiayaan ini tidak boleh digunakan untuk membiayai aksi korporasi anorganik seperti pembentukan holding.

"Ini tidak terkait dengan holding yang ada. Ini lebih ke pembiayaan infrastruktur dan investasi yang ada," kata Gatot di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis, 28 Juni 2018.

Setiap tahun, Indonesia butuh sekitar Rp1.000 triliun untuk pembangunan, namun belanja modal (capital expenditure/capex) yang disiapkan hanya sekitar Rp583 triliun. Jadi perusahaan patungan ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pendanaan infrastruktur tersebut.

"Setiap tahun kita peru Rp1.000 triliun tahun ini. Capex Rp583 triliun, jadi kita ikut berpartisipasi, jadi benar-benar tidak ada hubungan, holding sendiri, itu (BUMN Fund) sendiri, kita fokus ke proyek infrastruktur," ucap Gatot.

Sementara itu, Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kik Ro menambahkan target dana yang yang akan dikelola beberapa tahun ke depan sebanyak Rp1,8 triliun. Tak hanya investor lokal, ia berharap ada investor asing yang menanamkan investasinya di perusahaan tersebut.

 



(AHL)