Angkutan umum, menurut Eka, hanya mengkonsumsi sekitar 7 persen BBM bersubsidi dari total penyaluran. Sedangkan sisanya dinikmati kendaraan pribadi.
Pemerintah memberikan insentif bagi kendaraan pribadi, seperti rendahnya suku bunga maupun bebas pajak untuk mobil murah. "Tidak ada keberpihakan kepada angkutan umum yang katanya memang mau dikedepankan seperti negara lain agar dapat mengurai kemacetan dan menekan biaya transportasi," ucapnya kepada Media Indonesia, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Dia menambahkan, biaya logistik di Indonesia sangat tinggi, dimana 30 persennya dikontribusikan oleh BBM. Eka menilai, dengan kebijakan tersebut pemerintah berarti tidak mengedepankan platform mobilitas orang dan barang melalui transportasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
