Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan mengakui lamanya pembebasan lahan ini lantaran tidak adanya rasa kepercayaan dari masyarakat terutama soal pembayaran. Maka dari itu, pemerintah menerapkan penjadwalan untuk memunculkan kepercayaan terkait pembayaran pembebasan lahan.
"Kami sudah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) setelah musyawarah maka tiga bulan harus membayar. Karena kita pembayaran soal trust dan momentum," ujarnya di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (2/12/2015).
Dalam hal ini, pemerintah telah belajar dari kasus pembebasan lahan untuk jalan tol Cikopo-Palimanan (Cipali) yang memakan waktu hingga enam tahun. Menurutnya hal ini pula yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi bingung.
"Presiden Jokowi sampaikan bagaimana mungkin Tol Cipali pembangunan dua tahun pembebasan lahan enam tahun. Tapi setelah kami telaah karena memang momentum dan membangun rasa kepercayaan," tuturnya.
Hal yang sama juga terjadi pada Waduk Jatigede di mana pembebasan lahannya memakan waktu hingga puluhan tahun karena kurangnya rasa percaya dari masyarakat.
"Saya bersama Pak Basuki (Menteri PUPR) sudah mengairi Waduk Jatigede. Kami berani mengairinya karena sebuah proses pembangunan waduk sejak saya empat tahun, saya sudah jadi menteri enggak terjadi," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
