Kementerian PUPR (Foto: Setkab)
Kementerian PUPR (Foto: Setkab)

Strategi Kementerian PUPR Stabilkan Penyerapan Anggaran

Ekonomi pertumbuhan ekonomi infrastruktur kementerian pekerjaan umum ekonomi indonesia
Nia Deviyana • 01 Juni 2019 06:31
Jakarta: Penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga 31 Mei 2019 tercatat 19,56 persen atau senilai Rp22,4 triliun dari total anggaran 2019 sebesar Rp114,8 triliun. Penyerapan tersebut secara persentase sedikit lebih rendah dari periode yang sama pada 2018.
 
Adapun di periode yang sama di 2018, penyerapannya mencapai sebanyak 21,51 persen dengan dana APBN-P Kementerian PUPR 2018 sebesar Rp115,48 triliun. Kendati demikian, progres penyerapan anggaran tergolong relatif stabil. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan hal tersebut tidak lepas dari sistem lelang dini yang dilakukan Kementerian PUPR.
 
"Proses lelang untuk proyek 2019, sudah dilakukan sejak November 2018. Hingga 31 Mei 2019, tercatat data paket dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebanyak 8.742 paket, senilai Rp 87,49 triliun," ujarnya, melalui keterangan resminya, di Jakarta, Sabtu, 1 Juni 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dari total paket tersebut, lanjut Basuki, progres paket yang terkontrak sebanyak 5.917 paket (71,77 persen) dengan nilai Rp59,48 triliun, yang terdiri dari paket Multiyears contract (MYC), MYC baru, dan Single Years Contract (SYC). Adapun yang berhasil dilelang mencapai Rp 3,32 triliun.
 
Sedangkan paket pekerjaan yang masih dalam proses lelang sebanyak 2.825 paket dengan nilai Rp 24,68 triliun. Basuki menuturkan percepatan lelang merupakan salah satu arahan Presiden Joko Widodo pada saat penyerahan DIPA 2019 di Istana Negara pada Desember 2018.
 
"Belanja infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR turut menggerakan sektor rill di berbagai daerah. Untuk itu, realisasi belanja infrastruktur PUPR juga harus dirasakan langsung manfaatnya, terutama meningkatkan daya beli masyarakat kecil yang merata hingga pelosok desa di seluruh Indonesia," kata dia.
 
Ia menambahkan dalam membelanjakan uang negara, Presiden Jokowi memberikan arahan agar program yang direncanakan fokus pada outcome, memprioritaskan kegiatan utama, dan mengurangi kegiatan pendukung seperti anggaran rapat dan perjalanan dinas. Selain itu, menekankan pentingnya konsolidasi dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan sektoral.
 
"Program tidak hanya output tetapi harus sampai benefit dan outcome. Seperti program pembangunan bendungan harus diikuti oleh pembangunan jaringan irigasi sehingga bisa mendukung pertanian di desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi," imbuhnya.
 
Progres penyerapan anggaran terbesar berasal dari tiga direktorat jenderal (ditjen), yakni Ditjen Bina Marga 21,78 persen senilai Rp9,57 triliun dari nilai pagu Rp43,98 triliun, Ditjen SDA sebesar 22,64 persen atau senilai Rp9,08 triliun dari nilai pagu Rp40,14 triliun, dan Ditjen Cipta Karya sebesar 10,13 persen atau senilai Rp2,05 triliun dari nilai pagu Rp 20.28 triliun.
 
Sementara paket kontraktual di ketiga ditjen tersebut yakni Ditjen Bina Marga sebanyak 4.086 paket senilai Rp40,23 triliun, Ditjen Sumber Daya Air sebanyak 3.134 paket senilai Rp31,35 triliun, dan Ditjen Cipta Karya sebanyak 893 paket senilai Rp12,48 triliun.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif