Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Foto: MI/Susanto.
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Foto: MI/Susanto.

Ahok Enggan Komentar Penolakan Dirinya

Ekonomi ahok Pergantian Direksi BUMN
Annisa ayu artanti • 22 November 2019 11:41
Jakarta: Basuki Tjahja Purnama atau Ahok tak mau banyak komentar mengenai penolakan dirinya menjadi petinggi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Termasuk penolakannya oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).
 
Ahok memang akan ditugaskan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menduduki kursi petinggi perusahaan BUMN sektor energi, yaitu antara PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).
 
"Enggak usah komentar, sudah banyak yang komentar," katanya singkat kepada Medcom.id, Jumat, 22 November 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hingga saat ini belum ada yang mengetahui posisi Ahok sebagai petinggi perusahaan BUMN. Begitu juga dengan kabar bahwa ia akan menjadi komisaris utama Pertamina.
 
Baik pihak Kementerian BUMN dan Ahok masih sama-sama merahasiakannya dan meminta publik menunggu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan yang akan berlangsung dalam waktu dekat mengenai pennugasan Ahok. Adapun Pertamina akan melangsungkan RUPS pada 2 Desember 2019.
 
Yang pasti, Ahok siap ditugaskan Erick Thohir di mana pun. "Aku ikut perintah Pak Erick selaku pemilik BUMN," ucap dia.
 
Pekan lalu, Presiden FSPPB Arie Gumilar mengatakan, mantan gubernur DKI Jakarta itu berpotensi menimbulkan kegaduhan jika berada di tubuh dan organisasi Pertamina, yang nantinya akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.
 
"Kita semua tahu bagaimana rekam jejak sikap dan perilaku yang bersangkutan yang selalu membuat keributan dan kegaduhan di mana-mana, bahkan sering kali berkata kotor. Bisa dibayangkan kalau yang bersangkutan masuk ke Pertamina kemudian ada kegaduhan di tubuh organisasi perusahaan," ucap Arie kepada Medcom.id.
 
Ia juga menjelaskan, Pertamina merupakan salah satu perusahaan strategis nasional yang mempunyai tugas berat untuk melayani dan menjamin kebutuhan energi masyarakat. Menurutnya tugas tersebut tidak gampang.
 
Menurutnya, jika seorang Ahok yang menjabat sebagai petinggi perusahaan pelat merah dan membuat kegaduhan dapat mengacaukan fokus dan konsentrasi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasi.
 
"Kami menilai sisi mudaratnya lebih besar dari pada sisi manfaatnya," ungkap Arie.
 
Belum lagi, lanjut Ari, Ahok masih cacat secara hukum. Dia dinilai masih tersangkut kasus-kasus yang belum dituntaskan, khususnya dugaan korupsi. "Belum lagi masih banyak kasus-kasus dugaan korupsi yang bersangkutan yang hingga saat ini belum dituntaskan," tegas Arie.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif