Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (FOTO; Medcom.id/Eko Nordiansyah)
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (FOTO; Medcom.id/Eko Nordiansyah)

Teknologi Blockchain Bisa Optimalisasi Distribusi Dana Desa

Ekonomi Blockchain
Eko Nordiansyah • 29 Juli 2019 14:57
Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menilai kehadiran teknologi blockchain bisa dimanfaatkan berbagai sektor. Kemampuan blockchain untuk melacak, mengatur, dan mendistribusikan informasi dianggap dapat mengoptimalisasi proses pemasaran dan rantai distribusi.
 
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan sistem pelacakan akan memperbaiki transparansi dalam rantai produksi dari hulu ke hilir. Solusi itu akan meningkatkan efisiensi rantai suplai di bidang agrikultur dan perikanan, juga manajemen e-commerce, Hak Kekayaan Intelektual.
 
"Bahkan blockchain disebut dapat berfungsi untuk optimalisasi distribusi dana desa," kata Bambang saat membuka Global Blockchain Investment Summit di Hotel Ritz Carlton, SCBD, Jakarta, Senin, 29 Juli 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pemerintah telah menyiapkan enam kebijakan yang mampu mengoptimalkan dampak dan hasil implementasi kemajuan teknologi di Indonesia. Pertama, memperbaiki kualitas layanan digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
 
Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan lapangan kerja masa depan. Ketiga, mengintegrasikan riset, desain, dan pengembangan dengan modernisasi industri dan sektor produktif lainnya.
 
"Keempat, mendorong pengembangan teknologi finansial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan dukungan konektivitas internet dan penetrasi telepon genggam," jelas dia.
 
Kelima, memperkuat ekosistem inovasi dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, institusi pendidikan, dan komunitas. Keenam, mendorong kolaborasi perusahaan rintisan atau startup, mencakup pengembangan ekosistem, akselerasi, inkubasi, hingga model bisnis dan aspek berkelanjutan dari bisnis startup.
 
Sebagai institusi perencanaan, dirinya menambahkan, Kementerian PPN/Bappenas mengandalkan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
 
"Kebijakan tersebut mencakup peta jalan transformasi digital, harmonisasi peraturan perundangan, kebijakan fiskal, kemudahan berusaha, juga kesediaan akses pendanaan dan tenaga kerja terampil. Infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi juga menjadi sasaran kebijakan, sekaligus perbaikan keamanan siber dan tata kelola," pungkasnya.
 

(AHL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif