"Mereka ini merasa seperti anak tiri di bangsa ini. Kenapa anak tiri? Dinas lain, departemen lain ada DAK-nya untuk kabupaten kota. DPMPTSP yang tugasnya berat, menyelesaikan investasi, mengurus izin itu enggak pernah ada DAK-nya," kata dia dalam Rakornas Investasi 2020 di Ritz Carlton, SCBD, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020.
Dalam rapat dengan para DPMPTSP, Bahlil menyebut, kebijakan pemerintah selama ini sering dipaksakan untuk dilaksakan daerah. Sayangnya pemerintah pusat seperti tidak mau tahu apa keinginan pemerintah daerah. Untuk itu, Bahlil berharap aspirasi dari daerah ini bisa ditampung pemerintah.
"Begitu saya menyampaikan tidak ada dana DAK-nya Bu Menkeu langsung ketawa tersipu-sipu di atas. Mudah-mudahan ada kabar baik untuk teman-teman. Kemarin Bu Menkeu kasih kami dana tambahan, kami langsung alokasikan kepada provinsi. Jadi BKPM pusat dananya kecil, diserahkan kepada daerah, Bu," jelas dia.
Dirinya berharap Presiden Joko Widodo juga bisa memberi perhatian bagi pegawai di DPMPTSP ini. Bahlil memohon agar kesejahateraan mereka menjadi perhatian pemerintah, sehingga upaya mendorong masuknya investasi ke Indonesia bisa mencapai target.
"Mereka (DPMPTSP) selalu dijadikan dinas kelas tiga bukan dinas kelas satu. Padahal arah kebijakan presiden ini investasi. 76 persen pendapat negara, mohon dikoreksi Bu Menkeu, itu datangnya dari pajak, kalau enggak salah pajak badan. Motor penggeraknya adalah dinas PMPTSP," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
