NEWSTICKER
Ilustrasi impor. Foto : MI/Abdus.
Ilustrasi impor. Foto : MI/Abdus.

RUU Cipta Kerja Berpotensi Dorong Masuknya Impor

Ekonomi Omnibus Law
Antara • 19 Februari 2020 16:20
Jakarta: Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menilai pemberlakuan RUU Cipta Kerja berpotensi membuat Indonesia lebih bisa memenuhi kebutuhan pangan bagi warganya, melalui impor pangan.
 
Felippa Ann Amanta mengakui impor sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan pangan merupakan sebuah terobosan besar dalam sektor pertanian Indonesia karena selama ini impor seringkali disebut sebagai tindakan kontra-nasionalis karena dianggap merugikan petani.
 
Ia mengingatkan bahwa impor selama ini dibatasi sebagaimana yang tertuang di dalam Undang Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. UU ini menyatakan bahwa ketersediaan pangan merupakan kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sementara itu, lanjutnya, impor hanya bisa dilakukan kalau kedua sumber utama tadi tidak dapat memenuhi kebutuhan. Di RUU Cipta Kerja, menurut dia, konsep ini diubah sehingga impor menjadi salah satu sumber ketersediaan pangan.
 
"Terbuka impor pangan diharapkan bisa membuat harga pangan menjadi lebih terjangkau. Kebijakan sektor pertanian kita yang cenderung proteksionis sudah terbukti membuat harga kebutuhan pangan kita menjadi mahal dan tidak terjangkau bagi masyarakat miskin. Mereka merupakan golongan yang sangat rentan terhadap kenaikan harga pangan," jelas Felippa dikutip dari Antara, Rabu, 19 Februari 2020.
 
Felippa berpendapat bahwa harga pangan akan lebih terjangkau kalau impor lebih terbuka, sehingga Indonesia bisa mengakses lebih banyak komoditas pangan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.
 
Sebelumnya, pakar perdagangan internasional dari UI Fithra Faisal Hastiadi menyatakan bahwa langkah pelarangan impor merupakan hal yang tidak efektif karena sebenarnya masih banyak bahan baku impor yang dibutuhkan industri nasional.
 
"90 persen impor untuk industri. Impor masih dibutuhkan oleh industri," kata Fithra Faisal dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2020.
 
Menurut dia, dengan situasi seperti itu, maka bila impor dihambat secara berlebihan, maka akan berpotensi terjadinya deindustrialisasi.
 
Apalagi, ia berpendapat pula bahwa potensi resesi global saat ini kemungkinan semakin besar terjadi dari sisi supply atau pasokan. Untuk itu, ujar Fithra, sangatlah penting dalam rangka menciptakan pasokan produksi yang berkualitas berdasarkan pembenahan kebijakan industri.
 
Sebagaimana diwartakan, Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menginginkan kebijakan terkait dengan sistem dan mekanisme impor dapat direformasi sehingga benar-benar memberikan manfaat yang meluas bagi seluruh rakyat di Nusantara.
 

(SAW)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif