Industri jasa konstruksi di tengah tekanan global. Foto: MI
Industri jasa konstruksi di tengah tekanan global. Foto: MI

Legislator Kawal Ketat Program Prioritas Pembangunan Industri Nasional

Ekonomi pembangunan
Husen Miftahudin • 10 Februari 2020 18:59
Jakarta: Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar mengatakan prioritas pembangunan industri nasional di sektor manufaktur harus didukung secara kritis dan bertahap seraya tetap menjaga keterkaitan kesinambungannya.
 
Sebab menurutnya, sektor industri manufaktur diyakini akan banyak menyerap tenaga kerja siap pakai, mampu mengundang investor, serta berkontribusi terhadap pendapatan nasional dan pertumbuhan perekonomian. Sekaligus diharapkan dapat menekan defisit neraca pembayaran dan neraca perdagangan.
 
"Selain bertugas mengawasi secara kritis, kami juga akan terus mendorong dan mengawal ketat sejumlah program prioritas pembangunan industri nasional yang sedang dan akan ditempuh pemerintah," ujar Marwan dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 10 Februari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Marwan mengaku akan fokus menyoroti aspek seberapa besar penyerapan tenaga kerja yang dapat tercapai. Termasuk dalam konteks meningkatkan keahlian dan daya saing sumber daya manusia di bidang perindustrian di era millenial saat ini dan ke depan.
 
Dia bilang, aspek transformasi sektor industri manufaktur juga diharapkan mampu menopang pembangunan wilayah-wilayah industri baru di banyak lokasi di Sumatra, Kalimantan Selatan, serta sejumlah lokasi lain di Madura, Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan wilayah Papua Barat.
 
Selain itu, pengembangan sektor industri kecil dan menengah (IKM) juga perlu mendapat perhatian serta dilibatkan secara khusus seiring pembangunan beberapa wilayah industri baru sebagai penggerak perekonomian di daerah.
 
Mantan Manteri Desa-Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) itu juga mengingatkan program prioritas Making Indonesia 4.0 yang digagas pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah fokus mengakselerasi sektor manufaktur dengan melakukan transformasi ke arah industri 4.0 atau digitalisasi.
 
"Upaya strategis ini bisa meningkatkan produktivitas secara lebih efisien sehingga mampu mendongkrak daya saing," ungkapnya.
 
Karena itu, sebut Marwan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) harus proaktif mengajak kalangan pelaku IKM untuk melek digital, bukan hanya industri skala besar. Ia mencontohkan pada program workshop e-Smart IKM yang diluncurkan sejak 2017 hingga 2019 dengan total transaksi penjualan yang dihasilkan sebesar Rp3,27 miliar. Program ini seharusnya dilanjutkan secara lebih massif dan merata di seluruh Indonesia.
 
Diimbuhkannya, optimalisasi industri 4.0, harus bisa mengoptimalkan potensi penambahan pertumbuhan ekonomi sekitar 1-2 persen, peningkatan kontribusi industri terhadap PDB hingga 25 persen, peningkatan net ekspor 10 persen, dan menciptakan sebanyak 17 juta lapangan kerja baru.
 
"Yang jelas, komitmen Kementerian Perindustrian yang memproyeksikan pertumbuhan industri manufaktur mencapai angka 5,3 persen pada 2020 akan selalu kita tagih dan kawal terus," tegas Marwan.
 
Data Kemenperin menyebutkan, pertumbuhan industri non-migas sampai kuartal III-2019 mencapai lima persen. Sedangkan industri dengan nilai pertumbuhan terbesar hingga menjelang akhir 2019 lalu adalah industri tekstil dan pakaian jadi yang mencapai 15,08 persen, kemudian diikuti oleh industri pengolahan lain seperti jasa reparasi, pemasangan mesin, dan peralatan sebesar 10,33 persen.
 

 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif