Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menjamin pembangunan proyek prioritas tak akan menganggu target defisit anggaran di Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018.
Defisit anggaran ditargetkan mencapai Rp325,9 triliun atau 2,19 persen terhadap PDB. "Saya sih ndak melihat pembangunan infrastruktur itu membuat kita defisit lebih dari tiga persen," ucap Luhut di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta Selasa 17 Oktober 2017.
Luhut mengungkapkan, Kementerian Keuangan terus memonitor pengelolaan utang negara. Dengan berpedoman pada pengelolaan utang yang hati-hati, bijaksana dan transparan, serta memperbaiki kesehatan struktur APBN, maka pemerintah dapat menurunkan tingkat defisit anggaran dan deflsit keseimbangan primer.
"Kami juga monitor. Saya bicara sama Bu Ani, beliau juga hati-hati. Jadi ini masih basah tiga persen," tegas dia.
Sebelumnya, Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menilai Presiden Joko Widodo perlu menunda sejumlah pembangunan proyek infrastruktur untuk menghindari krisis menjelang tahun politik. Bila Presiden tidak memotong belanja infrastuktur maka defisit anggaran diprediksi mencapai tiga persen.
"Krisis Kecil akan terjadi kalau Pak Jokowi enggak mau motong belanja Infrastrukturnya, defisitnya akan menjadi 3 persen dan itu ndak boleh," kata Faisal dalam sebuah diskusi di Hermitage Hotel Menteng, Jakarta, Senin malam 16 Oktober 2017.
Menurutnya, proyek pembangunan yang perlu ditunda pemerintah ialah infrastuktur yang dibangun menggunakan Anggaaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau melalui BUMN. Salah satunya proyek jalan tol dan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT).
"Sejumlah BUMN mengindikasikan semakin kuat ketidakmampuan Adhi Karya meneruskan LRT, Wijaya Karya tidak sanggup lagi bangun jalan tol," tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
