Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan imbauan ini sejalan dengan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap yang melibatkan Direktur Operasi Meikarta dan Bupati Bekasi.
"Kasus OTT mengakibatkan konsumen khawatir atas keberlanjutan pembangunan Meikarta," kata Tulus, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 17 Oktober 2018.
Menurutnya sejak awal YLKI sudah memberikan peringatan (public warning) agar masyarakat tidak melakukan transaksi apapun termasuk pembelian proyek Meikarta.
"Dengan adanya kasus OTT ini, YLKI kembali menegaskan agar masyarakat berhati-hati terhadap rencana transaksi pembelian dengan Meikarta, daripada nantinya timbul masalah," ucap dia.
Di sisi lain, berdasarkan data Bidang Pengaduan YLKI pada 2018, Tulus menuturkan, pengaduan tertinggi ada pada sektor properti. Sebanyak 43 persen dari pengaduan properti tersebut merupakan pengaduan konsumen Meikarta yakni 11 kasus.
"Mayoritas pengaduan Meikarta adalah masalah down payment yang tidak bisa ditarik lagi, padahal iklannya mengatakan refundable. Plus masalah model properti yang dipesan tidak ada, padahal iklannya menyebutkan adanya model tersebut," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
