NEWSTICKER
 Pemerintah Atur Jaminan bagi Korban PHK. Foto: Medcom.id/Ahmad Mustaqim)
Pemerintah Atur Jaminan bagi Korban PHK. Foto: Medcom.id/Ahmad Mustaqim)

Pemerintah Atur Jaminan bagi Korban PHK

Ekonomi kementerian perekonomian Omnibus Law
Eko Nordiansyah • 17 Januari 2020 20:44
Jakarta: Pemerintah memberikan asuransi bagi pekerja yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menyebut pemerintah ingin memberikan perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK.
 
"PHK tetap mementingkan perlindungan kepada tenaga kerja terkena PHK. Pemerintah menambahkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)," kata dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Januari 2020.
 
Dirinya menambahkan, jaminan bisa berupa cash benefit, vocational training, atau pun job placement acces. Meski demikian penambahan manfaat ini tidak akan menambah beban iuran bagi pekerja dan perusahaan.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"JKP tidak menggantikan jaminan sosial lain. Ini tambahan baru pemerintah. Manfaatnya bisa berupa cahs benefit, misal sekian bulan ditanggung transportsi, atau vocational atau training atau job replacement," jelas dia.
 
Melalui omnibus law, pekerja yang mendapatkan JKP akan tetap mendapat jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kematian (JKm).
 
"Pekerja kontrak juga harus mendapatkan hak yang sama, prinsip sama. Outsourcing juga memberikan perlindungan alih daya," ungkapnya.
 
Adapun yang dimaksud hak dan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap, antara lain dalam hal upah, jaminan sosial, perlindungan K3, dan hak atas kompensasi akibat pengakhiran kerja atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

 

(DEV)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif