Ilustrasi. (FOTO: MI/Ramdani)
Ilustrasi. (FOTO: MI/Ramdani)

OJK Bekukan Surat Tanda Terdaftar Auditor Garuda

Ekonomi ojk garuda indonesia
Suci Sedya Utami • 28 Juni 2019 13:28
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak Tahun Buku 2018. Sanksi administratif tersebut berlaku selama satu tahun bagi Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan.
 
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK Fakhri Hilmi mengatakan sanksi pembekuan ini dengan surat nomor 335/PM/STTD-AP/2003 tanggal 27 Juni 2003 yang telah diperbaharui dengan surat STTD Nomor: STTD.AP-010/PM.223/2019 tanggal 18 Januari 2019.
 
Di dalamnya disebutkan selaku auditor yang melakukan audit LKT PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2018 atas pelanggaran Pasal 66 UU PM jis. Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017, Standar Audit (SA) 315 Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) tentang Pengidentifikasian & Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya, SA 500 SPAP tentang Bukti Audit, SA 560 SPAP tentang Peristiwa Kemudian, dan SA 700 SPAP tentang Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Mengenakan sanksi administratif berupa Pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD selama satu tahun kepada Kasner Sirumapea (Rekan pada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (Member of BDO Intemational Limited)," ujarnya dalam jumpa pers di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019.
 
Di samping itu, OJK juga memberikan perintah tertulis kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (Member of BDO International Limited) untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 jo. SPAP Standar Pengendalian Mutu (SPM 1) paling lambat tiga bulan setelah ditetapkannya surat perintah dari OJK.
 
"Kami juga memberikan sanksi tertulis untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 jo. SPAP Standar Pengendalian Mutu (SPM 1)," ungkap dia.
 
Adapun pengenaan sanksi oleh OJK diberikan sebagai langkah tegas untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal Indonesia.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif