Dalam hal ini, DPD harus melakukan terobosan guna meningkatkan perannya kepada perekonomian Indonesia. Salah satu terobosannya dengan smart decentralization. Fadel membenarkan DPD sangat berperan besar untuk kepentingan daerah. Namun selama ini, perannya belum begitu terlihat. Bahkan, banyak masyarakat yang tidak mengetahui peran DPD.
Untuk itu peran DPD harus diperkuat agar bisa seimbang dengan DPR. "DPD sudah diatur oleh regulasi. Dalam sistem pemerintahan dikenal sebagai dua kamar. Saya ingin bicara, bagaimana penguatan kelembagaan ke depan. Sinergi DPD dengan DPR RI," kata Fadel, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2019.
Sinergitas tersebut, lanjutnya, antara DPD dan DPR diupayakan untuk memaksimalkan kinerja mereka dalam mewakili rakyat dan daerah. Pasalnya secara politik kekuasaan DPR yang cukup dominan tapi belum optimal memberikan manfaat kepada rakyat. Apabila ada sinergi antara kedua lembaga tersebut akan memperluas manfaatnya kepada rakyat dan daerah.
"Sayangnya, DPD masih terkunci dengan kewenangan yang terbatas sehingga tidak optimal dalam memberikan kontribusi ke daerah. Sejauh ini fungsi DPD hanya melakukan pengawasan dan dan memberikan saran kepada lembaga legislatif," ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, Fadel yang juga Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Unibraw ini memaparkan tentang smart decentralization. Langkah untuk mencapai smart decentralization dengan menginjeksi kewirausahaan pada sektor publik. Langkah ini sangat penting karena tuntutan rakyat semakin besar kepada kualitas kinerja pelayanan publik.
"Oleh karena itu, sektor publik terutama pemerintah daerah harus mengembangkan perilaku entrepreneurial dengan fokus pada manajemen kinerja," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
