Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro (Foto: Bappenas)
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro (Foto: Bappenas)

Kartu Prakerja Antisipasi Revolusi Industri 4.0

Ekonomi bappenas kartu sakti
Nia Deviyana • 13 Maret 2019 18:36
Jakarta: Pemerintah berencana meluncurkan kartu prakerja untuk mengantisipasi revolusi industri 4.0. Program ini masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
 
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan kartu prakerja masuk ke dalam skema pengembangan skill.Namun demikian, pengembangan skill juga terbuka untuk yang sudah bekerja.
 
Bedanya, yang belum bekerja akan mendapat kartu prakerja, sedangkan yang sudah bekerja bisa memperoleh kesempatan sama lewat program skill development fund. Program ini merupakan pembiayaan terhadap tenaga kerja agar bisa meningkatkan keterampilannya.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi (kartu prakerja) itu masuk dalam skema pengembangan skill, baik untuk yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari kerja," ujar Bambang di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Maret 2019.
 
Program ini juga untuk meningkatkan skill pekerja dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Sebab, bertambahnya bidang pekerjaan yang bisa digarap oleh kecerdasan buatan, akan membuat angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) semakin tinggi serta berkurangnya penyerapan tenaga ahli.
 
"Idenya adalah memberikan kemudahan bagi tenaga kerja yang sudah aktif maupun yang baru masuk ke dunia kerja untuk bisa upskilling maupun reskilling," jelas Bambang.
 
Bambang menambahkan program tersebut masih terkendala minimnya lembaga yang bisa memberikan pelatihan dan keterbatasan biaya. Namun, skema biaya yang diajukan nanti bisa melalui kolaborasi antara pemerintah dengan sektor industri.
 
"Dengan skill development fund, kita harapkan sebagian kendala revolusi 4.0 bisa teratasi, terutama untuk pekerjaan yang terancam, pekerjanya bisa belajar skill lain tanpa harus dibebani biaya berlebihan," bebernya.
 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya membantah program Kartu Pra Kerja untuk membiayai penggangguran. Keberadaan kartu ini agar lulusan SMK, SMA, maupun perguruan tinggi bisa masuk ke dunia industri dengan mengikuti pelatihan vokasi. Pemilik kartu ini akan diberi pelatihan, bukan untuk menggaji pengangguran.
 
"Kalau sudah ditraning kok belum dapat kesempatan kerja, ini ada insentif honor. Bisa setahun bisa enam bulan, ini untuk memacu kinerja. Jadi bukan ngasih kepada yang nganggur," tegas Jokowi, Minggu, 10 Maret 2019.
 
Kartu Prakerja ini akan dikeluarkan sebanyak 1 atau 2 juta per tahunnya. Meski begitu, Jokowi mengaku hal ini masih akan dihitung lebih lanjut, karena tidak semua lulusan akan mendapat kartu tersebut.
 
"Ini kan jumlahnya di APBN tertentu. Jumlahnya tertentu juga, tapi yang jelas jutaan, bukan ratusan ribu tapi jutaan. Ini yang gede itu," kata Jokowi.

 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif