54 Sektor Usaha Bisa Digarap Asing Pekan Depan
Suasana konferensi pers paket kebijakan ekonomi. (FOTO: Medcom.id/Desi Angriani)
Jakarta: Pemerintah kembali merelaksasi daftar negatif investasi (DNI) guna mendorong aktivitas ekonomi pada sektor-sektor unggulan. Dari 392 bidang usaha yang mengalami perubahan, sebanyak 54 sektor dapat digarap sepenuhnya oleh asing.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir mengatakan penerapan kebijakan revisi DNI ini berlaku pekan depan atau sejalan dengan penerapan perluasaan tax holiday.

"Penerapannya berlaku pekan depan bersamaan dengan perluasan tax holiday," katanya dalam sebuah jumpa pers di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat, 16 November 2018.

Iskandar menambahkan 54 sektor usaha tersebut meliputi usaha jasa pramuwisata, jasa angkutan orang dengan moda darat, jasa pelayanan penunjang kesehatan, jasa bisnis, pengeluaran peninggalan sejarah dan purbakala, gelanggang bowling, agen penjualan umum angkatan udara asing, penyediaan pengusaha pelabuhan penyeberangan, serta pelatihan kerja.

"Bayangkan selama empat tahun tidak ada yang berminat makanya kita tingkatkan biar asing mau masuk," tuturnya.

Namun demikian, terdapat bidang usaha penanaman modal asing (PMA) yang tidak dapat ditingkatkan kepemilikannya karena undang-undang. Misalnya, bidang usaha perbenihan hortikultura dengan PMA maksimal 30 persen.

"Persentase porsi PMA dalam DNI 2018 meningkat 19 persen," imbuh dia.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menambahkan beberapa sektor yang dikeluarkan dari DNI antara lain, industri printing dan rajutan, serta industri terkait kemitraan. Sektor kemitraan yang dikeluarkan dari daftar negatif investasi meliputi bidang usaha copra, industri susu, susu kental, kayu, minyak, paku, mur, dan baut.

"Yang sebelumnya sektor ini bersifat kemitraan. Kami buka saja, karena tidak ada yang melakukan," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 16 November 2018.

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan industri karet, rokok dan rumput laut agar mendapat perluasan penanaman modal asing. Kata Airlangga pemerintah ingin relaksasi DNI turut menguntungkan Usaha Kecil Menengah (UKM).

"Kami ada persyaratan tertentu ini semisal karet ini kerja sama saja ada jaminan suplai maka industri ini bisa dibangun. Kemudian industri terkait UKM seperti buah-buahan, atau sayuran ini diberikan hanya untuk UMKM. Dan dulu yang dikaitkan antara industri baru seperti rokok kami lepaskan, jadi tidak ada kewajiban untuk membangun industri harus bekerja sama dengan UKM," pungkas dia.

Sebelumnya, pemerintah merilis tiga kebijakan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang fokus pada upaya relaksasi kebijakan untuk ketahanan ekonomi nasional.

Pertama, pemerintah memperluas Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) untuk mendorong investasi langsung di industri perintis dari hulu hingga hilir guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kedua, pemerintah kembali merelaksasi daftar negatif investasi  (DNI) sebagai upaya mendorong aktivitas ekonomi pada sektor-sektor unggulan. Kebijakan ini membuka kesempatan bagi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi untuk masuk ke seluruh bidang usaha.

Ketiga, pemerintah memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan. Pengendalian berupa kewajiban untuk memasukkan devisa hasil ekspor (DHE) dari barang-barang hasil sumber daya alam (pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan).

Insentif perpajakan berupa pemberian tarif final pajak penghasilan atas deposito. Kewajiban untuk memasukkan DHE ini tidak menghalangi keperluan perusahaan yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban valasnya.

 



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id