Menurut Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, meskipun program raskin sudah berjalan selama 16 tahun tapi dalam pelaksanaannya masih banyak persoalan. Padahal, harapannya dengan menggunakan e-money maka dana yang akan diterima masyarakat sesuai dengan jumlah yang seharusnya diberikan. Dilihat di negara manapun di seluruh dunia, potensi penyimpangan bantuan langsung memang cenderung lebih besar.
"Coba kita lihat di bawah, memang tidak berarti dikorupsi. Tapi bisa terjadi kecemburuan sosial, akibatnya tetangga yang berhak malah meminta juga," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Senin (2/2/2015).
Imbasnya, lanjut dia, beras raskin malah dibagi rata atau beras merata (istilah sunda). Akibat dari pemerataan beras itu bisa mengurangi hak dari penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
"Kalau harusnya mereka dapat 15 kg, karena harus dibagi tiga keluarga siapa yang menjamin itu? Itu kan semakin tidak terkontrol," tuturnya.
Oleh karena itu, Khofifah menekankan, pihaknya akan mengevaluasi rencana konversi tersebut pada bulan Maret mendatang bersama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Kementerian Koordinator Perekonomian.
Hal itu dinilai penting, karena berdasarkan temuannya di beberapa wilayah, sebagian besar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) belum mengetahu kalau jatah raskin yang diberikan adalah 15 kg.
"Kalau ditanya, seluruh penerima raskin mau terima uang apa terima beras, mereka akan pilih beras. Karena mereka tidak tahu kalau mereka punya hak 15 kg. Itu yang akan kita evaluasi dulu," ujarnya.
Lebih lanjut, Khofifah mengatakan, bahwa saat ini informasi mengenai hak raskin itu belum tersampaikan secara jelas kepada para penerima PKH. Bahkan, berdasarkan pantauan langsung oleh Mensos ke beberapa wilayah, rata-rata beras raskin yang diterima hanya 3-4 kg.
"Kalau mereka dikasih 3-4 kg dengan harga Rp1.600 sampai Rp2.500 itu mereka anggap itu murah, karena mereka anggap itu dikasih. Padahal, satu kepala keluarga mempunyai raskin sebanyak 15 kg/bulan," katanya.
Mayoritas jika ditanya, jawabannya yaitu penerima PKH membayar Rp8.500 untuk 4 kg. Harga segitu dinilai terlalu mahal. Menurut Khofifah, harusnya mereka membayar Rp1.600/kg, dengan asumsi bahwa dari titik distribusi ke titik bagi itu didanai APBD. Sementara jika APBD tidak ada share sama sekali, baru akan ada ongkos distribusi ke titik bagi.
"Saya selalu sampaikan agar pada saat memberikan pendampingan, disampaikan terlebih dahulu bahwa mereka punya hak 15 kg. Sayangnya, tidak semua bupati mengetahui kalau ini tidak merata, tidak sesuai dengan takarannya," cetusnya.
Khofifah menjelaskan, saat ini Bulog sebagai penyedia beras sudah memiliki stok beras raskin 1,6 juta ton untuk 7 bulan. Persediaan beras tersebut mengacu pada hitungan 15,5 juta PKH mendapat masing-masing 15 kg beras atau setahun kira-kira 2,7 juta ton.
"Karena sudah terlanjur ada stok, menurut Peraturan Menteri Keuangan tugas Kementerian Sosial itu membayar. Sedangkan uangnya dari Kemenkeu, kami hanya juru bayar. Anggaran dari APBN 2015 di Kemenkeu untuk raskin sebesar Rp18,9 triliun," ucapnya.
Menurut Khofifah, ketika pemerintah mengambil keputusan untuk memberikan subsidi pangan maka asumsinya adalah bisa meningkatkan asupan gizi masyarakat kurang mampu.
"Kalau asupan gizi masyarakat itu dibantu dengan pemberian 15 kg raskin per keluarga, itu sudah dengan berbagai pertimbangan agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan 2.500 kalori perhari," tuturnya.
Masalahnya, lanjut Khofifah, kalau kemudian yang turun hanya 3-4 kg, tujuan untuk bisa memberikan asupan gizi yang cukup tidak terpenuhi.
Dia mengibaratkan, "Misal orang ini sakit menurut diagnosisnya ternyata harus diterapi dengan 15 kg beras per keluarga, tapi ternyata hanya diterapi dengan 3-4 kg, ya enggak sembuh-sembuh," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
