"Pertama saya belum ada permintaan resmi baik yang mau audit yang lama maupun yang rencana bikin apartemen," kata Basuki ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 16 Agustus 2017.
Basuki mengatakan, dirinya memang telah dihubungi oleh Badan Urusan Rumah Tangga DPR. Namun, ketika dihubungi pun, belum ada omongan secara resmi mengenai usulan tersebut dalam bentuk surat.
"Saya belum bisa bergerak dan belum bisa bertindak. Karena belum ada surat, kan mesti ada surat resmi," ujar dirinya.
Basuki paham, jika pembangunan dan perbaikan semua gedung yang berhubungan dengan kerja pemerintah tentu harus berdasarkan rekomendasi dari Menteri PU-PR.
"Tidak bisa kalau tidak ada rekomendasi PU misalnya untuk multi yeras kontrak tidak bisa jalan, teknisnya kan juga harus direkomendasikan," jelas dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan agar rumah jabatan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan dikosongkan. Rumah jabatan anggota itu diganti dengan apartemen khusus anggota dewan yang dibangun dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
